Berita

Politik

Tidak Ada Teman Abadi dalam Hubungan Internasional

SABTU, 09 NOVEMBER 2013 | 10:15 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Praktik mata-mata dan penyadapan di antara negara-negara dunia sebetulnya lazim, bahkan sudah setua sejarah manusia. Dalam perang dunia pertama dan kedua, praktik itu biasa terjadi. Bahkan setelah perang dunia kedua, lima negara Amerika Serikat, Australia, Britania Raya, Kanada, dan Selandia Baru secara resmi mengikat perjanjian pertukaran data intelijen.

"Isu ini menjadi isu internasional karena implikasinya sangat masif menyangkut yang menjadi subjek peradaban itu meliputi jutaan orang, meliputi banyak negara dan orang-orang penting," ujar Pengamat Hubungan Internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ganewati Wuryandari,  dalam diskusi bertema "Sadap Bikin Tak Sedap" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/11).

Dalam konteks hubungan internasional, menjadi goncangan ketika suatu negara yang melakukan hubungan dengan negara lain menciderai rasa kepercayaan negara sahabatnya seperti dalam praktik penyadapan.


"Dalam konteks itu, kalau mengacu pada Konvensi Wina 1961 memang praktik penyadapan tak diperbolehkan. Tapi dalam praktiknya, itu sangat sulit. Di tiap kedutaan besar saja pasti ada aparat intelijen," terangnya.

"Satu hal yang menurut saya menarik dari kasus ini adalah bukti bahwa tidak ada teman abadi dalam hubungan internasional," tambah Ganewati. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya