Berita

Teuku Faizasyah/net

Pertahanan

Orang Istana: AS dan Australia Masih "Tidak Membenarkan Juga Tidak Membantah"

SABTU, 09 NOVEMBER 2013 | 09:32 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemerintah Republik Indonesia mengaku sudah mengadakan pertemuan dengan perwakilan negara Amerika Serikat dan Australia untuk memprotes indikasi tindak mata-mata atau penyadapan yang dilakukan Kedutaan Besar kedua negara tersebut di Jakarta. Dugaan itu berawal dari isi dokumen mantan analis di National Security Agency (NSA) Amerika Serikat, Edward Snowden.

"Posisi yang disampaikan, mereka akan laporkan ke ibukota masing-masing sebagai standar respon hubungan suatu negara," kata Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri, Teuku Faizasyah, dalam diskusi bertema "Sadap Bikin Tak Sedap" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/11).

Faizasyah mengatakan, sampat saat ini sikap para perwakilan kedua negara itu adalah "tidak membenarkan tetapi juga tidak membantah". Jawaban semacam itu lazim dan diterima juga oleh negara-negara lain yang diduga disadap.


"Pertemuan dengan para pejabat kedubes lebih banyak mendengarkan protes dari RI, kami menjelaskan ketidaksenangan pemerintah RI. Dan seperti biasa berlaku di semua negara, mereka mencatat dan bersikap tidak membenarkan tetapi juga tidak membantah," urainya.

Dalam konteks hubungan antar negara, bentuk memberi jawaban bisa beragam. Namun, tambah Faizasyah, ada baiknya negara-negara tersebut untuk meredakan kerusakan hubungan yang sedang terjadi dengan cepat. Komunikasi lanjutan dapat dilakukan antara pejabat luar negeri atau pejabat lain di antara negara-negara yang berperkara. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya