Gugurkan Dana Pensiun DPR

Dana pensiun anggota DPR adalah bentuk dari mental pejabat yang korup dan takut miskin. Seharusnya wakil rakyat itu malu dan sadar diri, prestasi apa yang telah dilakukan selama ini, kinerja apa yang membuat rakyat puas dan berbangga hati.

"Kami pikir belum ada dan semua orang merasakan itu," ujar Sekretaris Jendral Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) A. Jabidi Ritonga kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (8/11).

Untuk itu pihaknya dengan tegas menolak pemberian uang pensiun bagi anggota DPR, baik korup ataupun tidak, baik sudah 20 tahun atau baru satu tahun menjadi anggota DPR, PMII pun merekomendasikan agar rakyat untuk tidak memilih caleg yang menerima dana pensiun pada pemilu 2014.

"Ini hanya akal-akalan, sekarang ambil dana pensiun, lantas 2014 caleg kembali dan minta dipilih, itu pensiun apa pensiun," terang Jabidi.

Jelas dia, selama ini anggota DPR sudah mendapatkan fasilitas layaknya pejabat yang terhormat, berbagai sumber anggaran telah mereka nikmati, lantas nikmat yang bagaimana lagi yang akan didustai dan harus seberapa lebar lagi luka hati rakyat digores. "Sangat ironis dan tidak masuk akal pejabat kita mengemis untuk kepentingan pribadinya," ungkapnya.

"Gugurkan dana pensiun DPR yang diatur dalam UU 27/2009 dan UU 12/1980," sambung Jabidi.

Sebaiknya kata Jabidi, dana pensiun anggota DPR tersebut dialokasikan untuk fasilitas rakyat, seperti kesehatan dan pendidikan. Rakyat sudah banyak berkorban, apalagi menghadapi pemilu 2014, hampir dipastikan anggaran negara terkuras untuk pemilu. [rus]