Berita

foto: net

Politik

Nasionalismenya Dipertanyakan, Ini Jawaban Gerindra

KAMIS, 07 NOVEMBER 2013 | 19:26 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berang karena diragukan nasionalismenya oleh kalangan aktivis anti konferensi World Trade Organization (WTO) yang akan digelar Desember mendatang di Bali.

Dalam kesempatan forum diskusi "Mengapa WTO Harus Dicampakkan" di Tebet, Jakarta, tadi siang (Kamis, 7/11) seorang anggota  Indonesian People Alliance (IPA), Ario Adityo, mempertanyakan nasionalisme Gerindra karena tidak pernah berani mengkritik perdagangan bebas serta monopoli perdagangan oleh World Trade Organization (WTO) dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

Menanggapi hal itu lewat pernyataan tertulis, Kepala Bidang Kominfo DPP Partai Gerindra, Ondy A. Saputra, menyebut pernyataan aktivis itu ngawur.


"Ukuran nasionalisme yang dimaksudnya seperti apa? Mungkin yang bersangkutan tidak pernah mengikuti perkembangan berita selama ini, apa saja yang sudah dilakukan oleh Gerindra baik melalui media cetak, media elektronik, maupun media sosial seperti Facebook dan Twitter," terang Ondy.

Dia tegaskan, Gerindra adalah satu-satunya partai politik yang sejak awal pendiriannya, hitam di atas putih, berani menegaskan bahwa sistem ekonomi neoliberal yang terlalu bebas bukanlah sistem yang tepat bagi bangsa ini karena gagal memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Gerindra selalu memperjuangkan sistem ekonomi kerakyatan agar dapat diterapkan di Indonesia sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33. Ondy juga mengatakan bahwa Gerindra adalah satu-satunya partai yang secara jelas dan sistematis mempunyai program kerja yang dituangkan dalam 6 Program Aksi Transformasi Bangsa,

"Kami bahkan berani melakukan kontrak politik atas program kerja kami, salah satunya adalah kontrak politik dengan kepala desa seluruh Indonesia atas inisiatif anggaran pembangunan minimal Rp 1 miliar per desa." tutupnya  [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya