Berita

ilustrasi/net

Politik

Kemendagri Punya Waktu Sebulan Sisir 10.4 Juta Pemilih Bermasalah

SELASA, 05 NOVEMBER 2013 | 17:34 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berjanji sebulan kedepan akan memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada 10.4 juta daftar pemilih bermasalah yang belum masuk pada Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Nasional pemilu 2014.

"Kita dikasih waktu satu bulan untuk mencarikan NIK atas nama-nama yang diberikan itu," ujar Mendagri Gamawan Fauzi kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa (5/11).

Jelas dia, pihaknya akan menyisir 10.4 juta pemilih tanpa NIK itu ke lapangan untuk menvadilasinya.


"Kita harus cek dulu ke lapangan supaya tidak terjadi NIK ganda, karena mungkin saja nama yang diberikan itu sudah ada NIK-nya (dalam Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Kemendagri," terang Gamawan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) rsemi menetapkan DPT sebanyak 186.612.255 pemilih untuk dalam negeri yang terdiri dari 93.439.610 pemilih laki-laki dan 93.172.645 pemilih perempuan. Sedangkan DPT untuk pemilih di luar negeri sebanyak 2.010.280 orang di 130 negara dengan 873 TPS.

Ketua KPU Husni Kamil Malik mengatakan data bermasalah sebanyak 10,4 juta akan segera diselesaikan dengan melengkapi kekurangannya. Husni meyakini bahwa 10,4 juta merupakan data pemilih riil dan harus diakomodasi hak politiknya. Pihaknya juga menerangkan 10,4 juta pemilih itu terkait tidak memiliki NIK dan termasuk domain pemerintah khususnya Kemendagri, dan mereka akan berkoordinasi dengan Kemendagri untuk menyelesaikan. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya