Berita

surya paloh/net

Surya Paloh: Nasdem Tak Keberatan Penetapan DPT Ditunda Lagi Dua Pekan

SENIN, 04 NOVEMBER 2013 | 14:55 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda kembali penetapan daftar pemilih tetap (DPT), bila masih terjadi permasalahan-permasalahan data pemilih.

"Nasdem tak keberatan bila DPT harus ditunda lagi selama dua-tiga pekan lagi. Hal itu demi penyempurnaan DPT, sehingga tak ada persoalan DPT ke depannya," kata Surya usai Pelantikan Pengurus DPW dan Pembekalan Caleg Partai NasDem se-Sumsel, di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (4/11).

Meski begitu, lanjut Surya, bila KPU menyatakan persoalan DPT telah selesai dan bisa ditetapkan, maka Nasdem tak mempermasalahkan hal itu.


"Yang penting semua masyarakat bisa terakomodir untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai masalah pada Pemilu 2009 terulang kembali," kata Surya, dalam rilisnya.

Di tempat terpisah, pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin meminta kepada KPU untuk kembali menunda jadwal penetapan DPT. Penundaan dimaksudkan supaya KPU bisa terus melakukan perbaikan agar DPT yang dihasilkan nantinya benar-benar akurat.

"Sepanjang penundaan tidak berdampak pada terganggunya persiapan logistik Pemilu, apa alasannya DPT harus buru-buru ditetapkan?" kata Said.

Namun demikian, penundaan bukan berarti tanpa batasan waktu. KPU, Bawaslu, peserta Pemilu, dan perwakilan pemilih perlu menyepakati bersama batas waktunya agar ada kepastian hukum. Dalam masa penundaan itu nantinya setiap pihak diharapkan bisa memberikan masukan dari hasil temuan data pemilih yang masih bermasalah kepada KPU. [zul]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya