Berita

firmanzah/net

Dunia

Jelang AEC 2015, Daya Saing Nasional Harus Diperkuat

SENIN, 04 NOVEMBER 2013 | 11:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemerintah bertekad terus memperkuat daya saing nasional, terutama dalam menyongsong berlakunya Asean Economic Community (AEC) pada Desember 2015.

Demikian disampaikan Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah, dalam rilisnya yang dikutip dari setkab.go.id, Senin (4/11). Menurutnya, meski Indonesia dinilai World Economic Forum (WEF) telah mampu membangun infrastruktur (jalan, pelabuhan, listrik, fasilitas air bersih), kesiapan teknologi dan inovasi, serta efisiensi pasar tenaga kerja, namun disadari masih banyak pekerjaan besar terutama menjaga dan meningkatkan iklim dunia usaha dan doing-business di Indonesia.

Dia ingatkan, Indonesia akan berkompetisi dengan sejumlah negara di ASEAN. Kompetisi terjadi di segala lini dari mulai persaingan mendapatkan investasi, kualitas dan harga jual produk ekspor, pasar tenaga kerja, kualitas infrastruktur dan regulasi yang pro-investasi.


Tapi saat ini, diakuinya, posisi daya saing Indonesia masih di bawah Thailand (37), Singapura (2), dan Malaysia (24). Karena itu, peran dan kontribusi dari semua pihak baik Pemerintah Pusat-Daerah, BUMN, swasta nasional, serikat pekerja, perguruan tinggi dan stakeholder lainnya sangat dibutuhkan.

Firmanzah melanjutkan, tantangan memperbaiki dan meningkatkan daya saing juga tercermin dari peringkat kemudahan berbisnis (doing business) yang dilakukan oleh International Finance Corporation (IFC). Sejumlah catatan tentang kemudahan memulai berbisnis, pendaftaran properti, kemudahan memperoleh listrik, kemudahan memperoleh kredit, serta kemudahan pembayaran pajak. Tang pasti, Firmanzah menegaskan, pemerintah saat ini secara serius melakukan reformasi struktural untuk penguatan daya saing nasional.

"Upaya ini dilakukan dari mulai hadirnya MP3EI, reformasi birokrasi, penyederhanaan perijinan melalui pelayanan terpadu satu atap (PTSP), empat paket kebijakan stimulus fiskal, dan dikeluarkannya 17 paket kebijakan untuk kemudahan berusaha baru-baru ini," papar Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya