Bekas Wapres Jusuf Kalla (JK) bisa dianggap pengkhianat bila maju dalam Pilpres 2014 tanpa permisi dengan petinggi Partai Golkar.
“Tanpa kulonuwun (permisi) dengan Ketum Partai Golkar atau saya, akan timbul persepsi macam-macam. Bahkan bisa dibilang pengkhianat,†kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung.
Seperti diketahui, 17 DPW PKB menjagokan Jusuf Kalla menjadi capres 2014. Antara lain dukungan berasal dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ini terungkap dalam pertemuannya dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, di perumahan menteri, Widya Chandra, Jakarta, Sabtu (26/10).
Akbar Tandjung selanjutnya mengatakan, JK akan melakukan kulonuwun itu. Pasti mematuhi dan taat asas serta aturan partai.
Berikut kutipan selengkapnya:Apa JK wajib minta izin seperti itu?Itu masalah etika saja. Tapi ini semua tergantung Pak JK untuk memutuskan. Tapi beliau saya yakin akan permisi terlebih dulu kepada petinggi Partai Golkar bila maju dalam Pilpres 2014.
Bukankah sah-sah saja kalau JK nyapres lewat partai lain? Sebagai warga negara tentu beliau punya hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk maju. Tapi mengingat beliau pernah memimpin Partai Golkar, tentu ada baiknya melakukan komunikasi dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Dengan saya juga bisa. Tentu itu lebih baik daripada tidak sama sekali.
Anda yakin JK maju dalam Pilpres 2014 melalui partai lain?Pak JK sebagai politisi tentu akan melihat situasi nanti apa bisa ikut atau tidak. Kita lihat saja nanti.
Kalau itu terjadi bagaimana?Mungkin saja. Tapi kan ada ketentuannya bahwa partai yang bisa ikut mencalonkan seseorang itu adalah partai yang memiliki dukungan suara 20 persen dan sekurang-kurangnya 25 persen kursi di DPR.
Atau dapat 25 persen suara hasil pemilu.
JK dielus menjadi capres, apa hanya untuk medongkrak suara PKB dakan pileg?Saya kira tidak demikian. DPW yang mengusulkan Pak JK menjadi capres itu cukup serius kok. Saya tidak melihat mereka memanfaatkan JK sebagai alat mendongkrak suara.
Mereka menilai JK sosok dan tokoh yang tepat dan patut didukung dalam Pilpres 2014, selain ada tokoh lainnya seperti Mahfud MD dan Rhoma Irama. Tinggal nanti mereka memilih di antara tiga nama itu sesuai mekanisme internal PKB.
Elektabilitas PKB bakal naik? Kalau itu tentu bisa. Tapi kalau orang itu tidak menyatakan kesediaannya tentu tidak banyak dampaknya. Kecuali Pak JK mengatakan, siap menjadi capres PKB.
Di internal Golkar, bukankah masih ada yang mendukung JK?Kalau secara terbuka sih tidak mungkin. Tapi dukungan itu pasti ada, tapi tidak terang-terangan.
Kenapa? Partai Golkar dalam Rapimnas III sudah menetapkan Aburizal Bakrie sebagai capres 2014. Itu sudah melibatkan DPD tingkat I.
Makanya dukungan terbuka terhadap Pak JK, tentu tidak bisa. Itu melanggar kesepakatan yang telah didukung dalam Rapimnas III.
Bagaimana kalau Rapimnas mendatang muncul dukungan itu? Saya rasa tidak ada. Semua kader Golkar konsisten dalam berpolitik dan solid. [Harian Rakyat Merdeka]
