DPR: Tidak Ada Larangan Ketua MK Berlatar Belakang Politisi

Tidak ada aturan yang melarang hakim Mahkamah Konstitusi yang berlatar belakang politisi jadi ketua MK. Karena seseorang yang menjadi hakim MK otomatis sudah melepaskan atribut partainya.

"Itu sulit utuk dilarang karena tidak ada aturan yang mengatur tentang itu," ujar Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Taslim Chaniago kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (1/11).

Menurutnya, ini soal kepemimpinan di MK, tentu para hakim agung yang paham tentang kapasitas yang bisa memimpin di sana.

Setelah Majelis Kehormatan MK mengeluarkan temuannya terhadap status Akil Mohctar yang dijadikan tersangka oleh KPK, hari ini delapan hakim MK dijadwalkan akan memilih ketua MK yang baru. Namun demikian, Taslim meminta pemilihan ketua MK ini ditunda terlebih dulu.

"Kenapa tidak ditunggu dulu temuan dewan etik terhadap kemungkinan adanya keterlibatan hakim MK lainnya," tandasnya. [rus]