Rapat penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2014 terpaksa diskors sampai dua kali. Rapat yang sedianya mulai pukul 15.00 WIB harus diskors selama 60 menit karena menunggu kehadiran perwakilan buruh dalam sidang Dewan Pengupahan.
"Ini sudah ditunda dua kali sejak jam 15.00. Pertama diundur 30 menit dan berikutnya ditunda 30 menit lagi," ujar Bambang Adam, perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Rapat akhirnya dilanjutkan tanpa unsur buruh pada pukul 16.00 WIB. Rapat berlangsung tertutup. Padahal sebelumnya, Kepala bidang hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja disnakertrans DKI, Hadi Broto mengatakan bahwa rapat akan berlangsung secara terbuka.
"Kenapa perwakilan buruh tidak mau hadir? Kalau tidak sepakat tidak apa-apa, itu urusan belakangan. Datang aja. Toh terbuka rapatnya nanti," ujar Broto.
Namun rapat penentuan UMP 2014 dimulai, ratusan buruh pun langsung memenuhi depan Balaikota, kantor Gubernur DKI Jakarta. Para buruh meminta agar Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo tidak menandatangani UMP hasil rapat Dewan Pengupahan antara perwakilan pemerintah dan perwakilan pengusaha.
"Tolong Pak Jokowi tidak asal menandatangi UMP itu. Ingat Pak Jokowi nasib buruh. Kami datang kesini punya harapan yang besar kepada gubernur supaya UMP dipertimbangkan," teriak seorang demonstran.
Dan berikut anggota Dewan Pengupahan yang hadir dalam rapat penentuan UMP di Balaikota. Perwakilan pemerintah meliputi Priyono selaku Ketua Dewan Pengupahan, Aryana Satrya, Hadi Broto, Endang Sri Susilo, Mujiyono, Galuh Prasiwi, Wawan Gunawan, Tulus Ludiyo Setiawan, Eddy Suwardi, Arif Rahman, Hindradman, Tri Joko Raharjo, Orbelin Hutapea, Moh Sahroni, Suratno Widodo, Iwan Syaefuddin.
Untuk perwakilan pengusaha tampk hadir Sjafrizal, Sarman Simanjorang, Nurjaman, Kasturi, Bambang Adam, Sanyoto dan Asrial Chaniago. Sedangkan perwakilan buruh yang tidak hadir adalah Akhmal Jajuli dari FSP LEM KSPSI, Jimmy Rusman dari KEP KSPI, Usman dari Pariwisata SPSI, Dedy Hartono dari Aspek Indo, Yan Tumijan dari Serikat Pekerja Nasional, Huosni Mubaraq dari NIBA KSPSI dan Irzani Sugilan dari Farkes Ref KSPI.
[wid]
