Evaluasi anggaran otonomi khusus (otsus) di Papua dan Papua Barat, baik dari jumlah dana dan penggunaan hingga penyerapannya harus dilakukan. Karena, selama ini dana otsus yang jumlahnya terus meningkat ternyata tak dirasakan manfaatnya secara signifikan oleh masyarakat di sana.
"Harus dievaluasi, baik dananya, penggunaannya dan kemampuan daya serapnya," tegas Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, seperti tertulis dalam rilisnya, usai acara pelantikan pengurus DPW dan DPD Partai Nasdem se-Papua Barat di Sorong, Papua Barat, Selasa (29/10).
Pemerintah pusat seyogyanya tak lepas tangan atas permasalahan pembangunan Papua dan Papua Barat dengan dalih sudah diberikan otsus. Dia tegaskan, kalau pemerintah masih bertahan dengan konsepsi NKRI, maka sentral kebijakan itu tetap ada di pusat. Yang paling sedih, tambahnya, kepala daerah di Papua dan Papua Barat kerap tidak terkontrol. Mereka lebih banyak habiskan waktu di Jakarta.
Surya memastikan jika Nasdem mampu menjadi pemenang Pemilu 2014, pengunaan dana otsus di Papua dan Papua Barat akan dilakukan secara transparan. Masyarakat harus tahu bahwa setiap item anggaran belanja negara di daerah otsus digunkana untuk apa saja. Hal lain yang akan dibenahi jika Nasdem berada dalam posisi strategis di DPR adalah upaya menghilangkan Pilkada langsung dan mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD.
Untuk merealisasikan semua pemikiran tersebut, Surya menekanan para caleg untuk terus meyakinkan masyarakat agar turut mendukung Nasdem, terutama di Papua Barat. Dari tiga kursi tersedia untuk Papua Barat, Surya mewajibkan para caleg merebut satu kursi DPR RI.
Ketua DPW Partai Nasdem Papua Barat, Sophian Andi, mengakui terjadinya peningkatan dana Otsus setiap tahunnya. Jika pada tahun 2011 serta 2012 masing-masing berjumlah Rp 1,33 trliun dan Rp 1,64 triliun, pada tahun 2013 nilainya kembali meningkat hingga Rp 1,85 triliun. Namun, hingga kini masyarakat belum merasakan manfaat signifikan dari dana otsus.
[ald]
