Berita

foto: net

Politik

Ketum Nasdem: Pembangunan Infrastruktur di Papua Tidak Bisa Ditunda Lagi

SENIN, 28 OKTOBER 2013 | 19:15 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Percepatan pembangunan infrastruktur di Papua dapat menghindari potensi kerawanan akibat rasa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.

Menurut Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, masyarakat di bumi Papua akan lebih mudah terprovokasi bila pemerintah pusat menganggap remeh minimnya infrastruktur di sana.

"Waktunya sudah tidak bisa ditunda dengan 5,6, 8 tahun. Bila tidak ada peningkatan yang cukup signifikan, maka masyarakat akan lebih mudah terprovokasi menempatkan egoisme sektoral mereka di atas kebanggan sebagai warga negara Indonesia," kata Surya usai menemui para kader Partai Nasdem di Jayapura, Papua, Senin (28/10).


Guna mengindari potensi separatisme, lanjut Surya dalam rilis yang dikirimkannya, pemerintah pusat mesti selekasnya menyadari bahwa rakyat di Papua masih memerlukan supervisi dan asistensi. Pemerintah jangan lagi mencari-cari kesalahan, melainkan harus memberi kasih sayang dan menjamin keikutsertaan warga Papua dalam pembangunan.

Meski memiliki sumber daya alam salah satu terbaik di Indonesia, Surya mengkritik managerial skill yang dimiliki sebagian dari mereka yang terpilih sebagai kepala daerah di Papua. Mereka yang terpilih lewat pemilihan langsung itu tidak datang dengan semangat "spartan" membangun wilayahnya. Mereka bahkan lebih banyak membuang waktu di Jakarta.

"Pemerintah pusat tidak bisa melepaskan diri dengan mengatakan sudah ada otonomi khusus. Di sini dibutuhkan pemimpin kuat yang mengatur pemerintahan yang kuat. Kalau pemimpinnya ragu dan lemah, kekacauan akan terjadi dimana-mana," tandasnya. [ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

UPDATE

Gudang yang Terbakar di Cikarang Milik PT Emudah Fulfillmen, Penyedia Jasa Logistik E-Commerce

Sabtu, 26 September 2026 | 16:18

Mahkamah Agung Diminta Periksa Dugaan Kejanggalan Perkara Harta Bersama

Sabtu, 26 September 2026 | 15:28

SBY: Guruh Soekarnoputra Telah Melakukan Banyak Hal untuk Negeri Ini

Sabtu, 26 September 2026 | 15:03

Dulu Dipandang Sebelah Mata, Kini Dunia Barat Mulai Melirik Halal Indonesia

Sabtu, 26 September 2026 | 14:50

Sinyal Damai AS-Iran Bikin Harga Minyak Terpukul

Sabtu, 26 September 2026 | 14:26

Surya Paloh Kenang Guruh sebagai Budayawan dan Seniman

Sabtu, 26 September 2026 | 14:05

Palet Plastik dan Barang Marketplace Ludes dalam Kebakaran di Cikarang

Sabtu, 26 September 2026 | 13:50

Bitcoin Turun Tipis di Bawah 84.000 Dolar AS

Sabtu, 26 September 2026 | 13:33

Surya Paloh Ungkap Alasan Guruh Soekarnoputra Pilih Fokus ke Seni Ketimbang Pimpin PDI

Sabtu, 26 September 2026 | 13:10

Kapolri Pimpin Kenaikan Pangkat 50 Pati dan 4 PNS Polri

Sabtu, 26 September 2026 | 12:35

Selengkapnya