Berita

foto: net

Politik

Ketum Nasdem: Pembangunan Infrastruktur di Papua Tidak Bisa Ditunda Lagi

SENIN, 28 OKTOBER 2013 | 19:15 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Percepatan pembangunan infrastruktur di Papua dapat menghindari potensi kerawanan akibat rasa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.

Menurut Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, masyarakat di bumi Papua akan lebih mudah terprovokasi bila pemerintah pusat menganggap remeh minimnya infrastruktur di sana.

"Waktunya sudah tidak bisa ditunda dengan 5,6, 8 tahun. Bila tidak ada peningkatan yang cukup signifikan, maka masyarakat akan lebih mudah terprovokasi menempatkan egoisme sektoral mereka di atas kebanggan sebagai warga negara Indonesia," kata Surya usai menemui para kader Partai Nasdem di Jayapura, Papua, Senin (28/10).


Guna mengindari potensi separatisme, lanjut Surya dalam rilis yang dikirimkannya, pemerintah pusat mesti selekasnya menyadari bahwa rakyat di Papua masih memerlukan supervisi dan asistensi. Pemerintah jangan lagi mencari-cari kesalahan, melainkan harus memberi kasih sayang dan menjamin keikutsertaan warga Papua dalam pembangunan.

Meski memiliki sumber daya alam salah satu terbaik di Indonesia, Surya mengkritik managerial skill yang dimiliki sebagian dari mereka yang terpilih sebagai kepala daerah di Papua. Mereka yang terpilih lewat pemilihan langsung itu tidak datang dengan semangat "spartan" membangun wilayahnya. Mereka bahkan lebih banyak membuang waktu di Jakarta.

"Pemerintah pusat tidak bisa melepaskan diri dengan mengatakan sudah ada otonomi khusus. Di sini dibutuhkan pemimpin kuat yang mengatur pemerintahan yang kuat. Kalau pemimpinnya ragu dan lemah, kekacauan akan terjadi dimana-mana," tandasnya. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya