Berita

syarif hasan

Syarif Hasan: Pemerintah Mau Naikkan Plafon KUR Hingga Rp 40 Juta

KAMIS, 24 OKTOBER 2013 | 13:00 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

. Pemerintah akan segera mengeluarkan kebijakan kenaikan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari semula Rp 20 juta menjadi Rp 30 juta hingga Rp 40 juta per nasabah. Menteri Koperasi dan UKM, Syariefuddin Hasan, mengatakan rencana itu masih dalam proses pembahasan.

"Melibatkan Menko dan perbankan, dalam pembahasan," kata Menkop di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta (Rabu, 23/10).

Setidaknya ada tiga alasan pemerintah menaikan plafon KUR. Pertama, karena malasah ekonomi global. Kedua, inflasi yang tiggi, serta ketiga untuk mentrigger pertumbuhan ekonomi. "Dengan inflasi dan ekonomi global cost mereka lebih tinggi lagi, jadi tidak cukup selama ini nilai nominalnya itu, makanya kita naikan," katanya.


Syarif mengakui respon perbankan atas rescana kebijakan pemerintah tersebut adalah sangat positif. Dia mengatakan kenaikan plafon hingga Rp 10 juta per nasabah itu tidak menjadi soal bagi pemerintah. "Yang penting bisa di-cover oleh asuransi gak masalah," tutur Ketua Syariefuddin Hasan yang juga Ketua Harian Partai Demokrat itu.

Menko Perekonomian M. Hatta Rajasa sebelumnya juga sudah menjelaskan bahwa pemerintah akan menambah fasilitas dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memberikan perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah di tengah kondisi ekonomi  sekarang ini. Untuk usaha kecil dan menengah pada saat ini, mereka mendapatkan maksimal Rp 20 juta, dan nantinya itu akan di tingkatkan.

Menteri perokonomian juga mengatakan selama ini pelaku UKM hanya diperbolehkan mendapatkan satu fasilitas saja, apakah kredit untuk investasi atau untuk produksi dan modal kerja, maka kedepan akan diperbolehkan untuk investasi sekaligus untuk produksi. [ysa]

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

UPDATE

Fasilitas Server Diserang, AS-Israel Makin Kewalahan Hadapi Iran

Senin, 16 Maret 2026 | 01:30

Kecelakaan Beruntun di Tol Semarang-Batang Nihil Korban Jiwa

Senin, 16 Maret 2026 | 01:09

Port Visit di Cape Town

Senin, 16 Maret 2026 | 00:50

Program MBG Bisa Lebih Kuat jika Didesain secara Otonom

Senin, 16 Maret 2026 | 00:30

Persib dan Borneo FC Puas Berbagi Poin

Senin, 16 Maret 2026 | 00:01

Liberalisasi Informasi dan Kebutuhan Koordinasi

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:42

Polri Buka Posko Pengaduan Khusus Kasus Andrie Yunus

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:17

Ketika Jiwa Bangsa Menjawab Arogansi Teknologi

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:14

Teror Air Keras dalam Dialektika Habermasian

Minggu, 15 Maret 2026 | 22:45

Yuddy Chrisnandi: Visi Menteri dan Presiden Harus Selaras

Minggu, 15 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya