Berita

tb hasanuddin/net

Politik

Mudah-mudahan Pernyataan SBY Tidak Menyulut Lebih Banyak Penganiayaan kepada Wartawan

KAMIS, 24 OKTOBER 2013 | 11:35 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pernyataan resmi seorang kepala negara yang mengaku dirinya adalah "korban pers " cukup mengagetkan dan patut disesalkan.

"Seorang kepala negara menjadi korban? Apakah ini tidak berlebihan? Karena yang bicara itu seorang presiden, maka pernyataan ini juga dapat dipersepsikan  memojokkan media untuk ukuran era demokrasi seperti sekarang ini," kata politisi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, kepada wartawan, Kamis (24/10).

Purnawirawan bintang dua TNI yang kini bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR ini menegaskan, salah satu fungsi pers adalah mengontrol pemerintah dan itu penyebabnya pers disebut sebagai salah satu pilar demokrasi. Maka, seseorang yang merasa "dirugikan" oleh pers sesuai aturan sebaiknya melakukan hak jawab atau membawanya ke Dewan Pers.


"Pernyataan seorang kepala negara adalah pernyataan seorang pemimpin yang patut diteladani. Seharusnya SBY lebih arif dan bijak dalam bertutur kata agar tidak menyulut permasalahan yang ada selama ini," terangnya.

TB Hasanuddin mengingatkan SBY bahwa di daerah-daerah luar Jakarta masih banyak wartawan yang jadi korban kekerasan karena sebagian dari masyarakat belum mengerti fungsi, tugas dan peran pers di era demokrasi.

"Mudah-mudahan pernyataan ini tak menjadi panutan di daerah-darerah dan kemudian menimbulkan kebencian bahkan anarkis terhadap insan pers. Seorang pemimpin seharusnya mampu memberi contoh dan mencerahkan pendidikan politik kepada rakyatnya," tandasnya. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya