Berita

tb hasanuddin/net

TB Hasanuddin: Intelijen Sudah Dipakai Tidak Sesuai Tugas Pokoknya

SENIN, 21 OKTOBER 2013 | 07:09 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

. Akhir-akhir ini, menjelang Pemilu 2014, pemerintah cenderung mudah sekali memanfaatkan aparat intelejen untuk tugas-tugas yang tidak menjadi tanggung jawab mereka.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, mencontohkan misalnya kasus Lembaga Sandi Negara yang akan ikut campur dalam urusan pemilu dengan kerjasama dan masuk ke lembaga KPU. Pemerintah membiarkan lembaga sandi atau intelijen ini terlalu masuk dalam ranah publik yang bukan menjadi tanggung jawabnya.

"Lemsaneg yang di Singapura bernama Internal Security Departement, atau di Amerika bernama National Security Agent , dan di Australia bernama Australia Security Internal Organisation tak pernah ikut campur dalam urusan pemilu," tegas Hasanuddin, Senin pagi (21/10).


Ia khawatir pemilu yang melibatkan intelijen dalam urusan teknisnya, bakal memperburuk citra internasional Indonesia.

Dan terkait rumor  penculikan Profesor Subur Budhisantoso oleh Badan Intelijen Negara (BIN) baru-baru ini, seharusnya BIN melakukan cross check lebih dulu terhadap panitia diskusi PPI, apa sesungguhnya yang terjadi. Menurunya, persoalan ini bukan persoalan negara atau masalah bangsa,  tapi lebih banyak pada masalah intern partai penguasa (Partai Demokrat dan PPI).

"Tapi lembaga-lembaga negara seperti Kepala BIN, Menko Polhukam bahkan Jubir Presiden turun tangan. Sepertinya diorganisir oleh Istana untuk melawan satu orang panitia diskusi yang bernama M. Rahmad?" ujarnya.

Ia berharap, lembaga-lembaga ini harus ditata ulang agar lebih fokus pada masalah-masalah tugas kenegaraan semata sesuai tugas pokoknya masing-masing. [ysa]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya