Di Tangan Sutarman Dirtipikor Polri Harus Ungkap Kasus Korupsi Internal

Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Polri perlu dimaksimalkan untuk memberantas kasus-kasus korupsi di internal Polri. Selama ini Dirtipikor ini sepertinya sangat alergi dengan kasus-kasus korupsi di internal Polri, padahal di lingkungan Polri berkembang pesat mafia proyek, mafia jabatan, mafia pendidikan, pungutan liar, setor menyetor, suap, dan gratifikasi lainnya.

Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam siaran persnya yang diterima Rakyat Merdeka Online, Minggu (20/10).

Ketimbang membentuk Densus Antikorupsi katanya, lebih baik Polri memaksimalkan yang sudah ada, yakni Dirtipikor. Jika Polri memang serius ingin memberantas korupsi di internalnya, Dirtipikor bisa diarahkan menuntaskan kasus korupsi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang diduga melibatkan sejumlah jenderal atau kasus aliran dana Labora Sitorus atau kasus Gayus Tambunan.

IPW ungkap Neta menilai, tantangan terberat Kapolri Sutarman adalah membenahi internal kepolisian yang selama ini dikoptasi mafia proyek, mafia jabatan dan mafia pendidikan. Selain itu budaya pungli dan korup yang mencengkram polri juga menjadi tantangan berat. Saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR, Sutarman berjanji akan memberantas KKN di internal polri.

"Jika Sutarman konsisten dengan janjinya, Tipikor Polri harus diarahkan untuk memprioritaskan pengungkapan kasus-kasus korupsi di internal, sehingga Tipikor tidak sekadar menangani kasus berskala ecek-ecek, seperti selama ini," ujar Neta.

Jika Sutarman konsisten, dalam dua bulan ke depan harus mampu memproses dan menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek TNKB. Jika kasus itu ditangani dengan serius, publik akan percaya dan angkat topi pada Sutarman. Tapi jika tetap dipetieskan, janji-janji di Komisi III itu hanya sekadar janji manis gombal yang membuat publik tidak akan percaya pada polri maupun Sutarman. [rus]