Berita

DR. RIzal ramli/net

Apa Manfaat APEC untuk Indonesia?

SABTU, 19 OKTOBER 2013 | 19:51 WIB | OLEH: DR. RIZAL RAMLI

PERTEMUAN berskala besar seperti APEC seperti biasanya hanya menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sangat umum, yang tidak mengikat (non-binding). Lagi pula kesimpulan itu biasanya lebih banyak menyangkut percepatan liberalisasi ekonomi dan perdagangan dunia yang menghendaki dihapuskannya berbagai barriers (dalam bentuk tarif dan nontarif). Ketentuan ini lebih banyak menguntungkan negara-negara maju, karena mereka lebih siap untuk memasarkan produk dan jasanya di negara-negara berkembang.

Sementara itu, mayoritas negara berkembang lebih memerlukan sistim perdagangan yag adil (fair) ketimbang hanya sekedar bebas (free). Oleh karenanya negara2 berkembang, kecuali untuk barang-barang yang mereka unggul, lebih menginginkan liberalisasi bertahap, ada ruang dan waktu untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing mereka. Berbeda dengan Brazil, Argentina dan India, Indonesia dikenal lebih menyuarakan kepentingan negara-negara maju ketimbang memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang. Itulah yang menjelaskan kenapa Indonesia kalah dari Brazil ketika terjadi persaingan pemilihan Sekjen WTO yg baru.

Pada dasarnya, pertemuan APEC di Bali, awal Oktober silam, adalah ajang berkumpulnya neara-negara maju untuk menyusun percepatan liberalisasi pasar bagi para pemegang modal pada krisis ekonomi. Di negara-negara maju, banyak barang yang dihasilkan sudah mencapai overproduksi. Pada saat yang sama, karena krisis yang menimpa, pasar dalam negeri mereka mengalami pelemahan daya beli.


Buat Indonesia, sidang APEC itu tidak banyak manfaatnya. Padahal, acara itu meghabiskan biaya Rp 380 miliar plus pembangunan jalan tol di atas laut yang biayanya sekitar Rp 1 triliun. Hasil yang pasti adalah memperkenalkan Bali dan ingin menunjukkan Indonesia memainkan peran dalam diplomasi ekonomi dunia.

APEC semakin mengukuhkan semangat liberalisasi perdagangan yang bisa mengancam sistem ekonomi kerakyatan seperti yang diamanatkan konstitusi. Hal ini disebabkan komitmen-komitmen ekonomi yang dihasilkan dalam APEC dimaksudkan untuk memperluas agenda liberaliasi serta mempercepat fasilitasi perdagangan dan investasi.

Berbagai komitmen itu akan mendorong pemerintah Indonesia membuka pasar bebas seluas-luasnya yang diwujudkan dengan penghapusan tarif, menghapuskan berbagai subsidi domestik dan semua bentuk perlindungan ekonomi domestik. Akibatnya Indonesia semakin menjadi pasar bagi produk impor dari negara-negara anggota APEC, khususnya negara-negara maju yang telah lebih siap.

Lebih jauh lagi komitmen-komitmen yang disepakati dalam APEC akan dijadikan sebagai dasar pembuatan perjanjian yang lebih mengikat dalam rezim perdagangan multilateral pada pertemuan tingkat Menteri WTO, Desember mendatang.

Manfaat konkret yang bisa diperoleh Indonesia dari acara skala global seperti APEC, justru diperoleh dari pertemuan-pertemuan bilateral. Misalnya, Indonesia dengan Korsel, dengan Jepang, dll.

APEC baru benar-benar bisa bermanfaat buat Indonesia, jika bisa menjawab tiga hal. Yaitu:

Pertama, mewujudkan kedaulatan pangan. Ini akan bagus bila Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan Brazil dan Argentina untuk meningkatkan produksi gula, kedelai, jagung, dan daging sapi. Lewat kerja sama ini Indonesia bisa memperoleh bibit yang bagus dan teknologi terkini yang lebih efisien dengan produktivitas lebihj tinggi.

Kedua, mewujudkan kedaulatan energi. Indonesia punya potensi alterntif enegi terbesar dunia. Di sisi lain, Argentina dan Brazil telah sukses menghasilkan energi berbahan baku ampas tebu sebagai biodisel. Penggunaan energi terbarukan sebagai energi alternatif ini menjadi penting, karena sumber energ fosil sudah semakin menipis.

Ketiga, memecahkan masalah lapangan kerja. Bagi Indonesia, seharusnya APEC mampu menarik investasi baru, khususnya di bidang infrastruktur. Dengan demikian akan tercipta lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. [***]

Penulis adalah Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan mantan Menteri Kordinator Perekonomian

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya