Berita

DR. RIzal ramli/net

Apa Manfaat APEC untuk Indonesia?

SABTU, 19 OKTOBER 2013 | 19:51 WIB | OLEH: DR. RIZAL RAMLI

PERTEMUAN berskala besar seperti APEC seperti biasanya hanya menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sangat umum, yang tidak mengikat (non-binding). Lagi pula kesimpulan itu biasanya lebih banyak menyangkut percepatan liberalisasi ekonomi dan perdagangan dunia yang menghendaki dihapuskannya berbagai barriers (dalam bentuk tarif dan nontarif). Ketentuan ini lebih banyak menguntungkan negara-negara maju, karena mereka lebih siap untuk memasarkan produk dan jasanya di negara-negara berkembang.

Sementara itu, mayoritas negara berkembang lebih memerlukan sistim perdagangan yag adil (fair) ketimbang hanya sekedar bebas (free). Oleh karenanya negara2 berkembang, kecuali untuk barang-barang yang mereka unggul, lebih menginginkan liberalisasi bertahap, ada ruang dan waktu untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing mereka. Berbeda dengan Brazil, Argentina dan India, Indonesia dikenal lebih menyuarakan kepentingan negara-negara maju ketimbang memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang. Itulah yang menjelaskan kenapa Indonesia kalah dari Brazil ketika terjadi persaingan pemilihan Sekjen WTO yg baru.

Pada dasarnya, pertemuan APEC di Bali, awal Oktober silam, adalah ajang berkumpulnya neara-negara maju untuk menyusun percepatan liberalisasi pasar bagi para pemegang modal pada krisis ekonomi. Di negara-negara maju, banyak barang yang dihasilkan sudah mencapai overproduksi. Pada saat yang sama, karena krisis yang menimpa, pasar dalam negeri mereka mengalami pelemahan daya beli.


Buat Indonesia, sidang APEC itu tidak banyak manfaatnya. Padahal, acara itu meghabiskan biaya Rp 380 miliar plus pembangunan jalan tol di atas laut yang biayanya sekitar Rp 1 triliun. Hasil yang pasti adalah memperkenalkan Bali dan ingin menunjukkan Indonesia memainkan peran dalam diplomasi ekonomi dunia.

APEC semakin mengukuhkan semangat liberalisasi perdagangan yang bisa mengancam sistem ekonomi kerakyatan seperti yang diamanatkan konstitusi. Hal ini disebabkan komitmen-komitmen ekonomi yang dihasilkan dalam APEC dimaksudkan untuk memperluas agenda liberaliasi serta mempercepat fasilitasi perdagangan dan investasi.

Berbagai komitmen itu akan mendorong pemerintah Indonesia membuka pasar bebas seluas-luasnya yang diwujudkan dengan penghapusan tarif, menghapuskan berbagai subsidi domestik dan semua bentuk perlindungan ekonomi domestik. Akibatnya Indonesia semakin menjadi pasar bagi produk impor dari negara-negara anggota APEC, khususnya negara-negara maju yang telah lebih siap.

Lebih jauh lagi komitmen-komitmen yang disepakati dalam APEC akan dijadikan sebagai dasar pembuatan perjanjian yang lebih mengikat dalam rezim perdagangan multilateral pada pertemuan tingkat Menteri WTO, Desember mendatang.

Manfaat konkret yang bisa diperoleh Indonesia dari acara skala global seperti APEC, justru diperoleh dari pertemuan-pertemuan bilateral. Misalnya, Indonesia dengan Korsel, dengan Jepang, dll.

APEC baru benar-benar bisa bermanfaat buat Indonesia, jika bisa menjawab tiga hal. Yaitu:

Pertama, mewujudkan kedaulatan pangan. Ini akan bagus bila Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan Brazil dan Argentina untuk meningkatkan produksi gula, kedelai, jagung, dan daging sapi. Lewat kerja sama ini Indonesia bisa memperoleh bibit yang bagus dan teknologi terkini yang lebih efisien dengan produktivitas lebihj tinggi.

Kedua, mewujudkan kedaulatan energi. Indonesia punya potensi alterntif enegi terbesar dunia. Di sisi lain, Argentina dan Brazil telah sukses menghasilkan energi berbahan baku ampas tebu sebagai biodisel. Penggunaan energi terbarukan sebagai energi alternatif ini menjadi penting, karena sumber energ fosil sudah semakin menipis.

Ketiga, memecahkan masalah lapangan kerja. Bagi Indonesia, seharusnya APEC mampu menarik investasi baru, khususnya di bidang infrastruktur. Dengan demikian akan tercipta lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. [***]

Penulis adalah Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan mantan Menteri Kordinator Perekonomian

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya