Berita

DR. RIzal ramli/net

Apa Manfaat APEC untuk Indonesia?

SABTU, 19 OKTOBER 2013 | 19:51 WIB | OLEH: DR. RIZAL RAMLI

PERTEMUAN berskala besar seperti APEC seperti biasanya hanya menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sangat umum, yang tidak mengikat (non-binding). Lagi pula kesimpulan itu biasanya lebih banyak menyangkut percepatan liberalisasi ekonomi dan perdagangan dunia yang menghendaki dihapuskannya berbagai barriers (dalam bentuk tarif dan nontarif). Ketentuan ini lebih banyak menguntungkan negara-negara maju, karena mereka lebih siap untuk memasarkan produk dan jasanya di negara-negara berkembang.

Sementara itu, mayoritas negara berkembang lebih memerlukan sistim perdagangan yag adil (fair) ketimbang hanya sekedar bebas (free). Oleh karenanya negara2 berkembang, kecuali untuk barang-barang yang mereka unggul, lebih menginginkan liberalisasi bertahap, ada ruang dan waktu untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing mereka. Berbeda dengan Brazil, Argentina dan India, Indonesia dikenal lebih menyuarakan kepentingan negara-negara maju ketimbang memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang. Itulah yang menjelaskan kenapa Indonesia kalah dari Brazil ketika terjadi persaingan pemilihan Sekjen WTO yg baru.

Pada dasarnya, pertemuan APEC di Bali, awal Oktober silam, adalah ajang berkumpulnya neara-negara maju untuk menyusun percepatan liberalisasi pasar bagi para pemegang modal pada krisis ekonomi. Di negara-negara maju, banyak barang yang dihasilkan sudah mencapai overproduksi. Pada saat yang sama, karena krisis yang menimpa, pasar dalam negeri mereka mengalami pelemahan daya beli.


Buat Indonesia, sidang APEC itu tidak banyak manfaatnya. Padahal, acara itu meghabiskan biaya Rp 380 miliar plus pembangunan jalan tol di atas laut yang biayanya sekitar Rp 1 triliun. Hasil yang pasti adalah memperkenalkan Bali dan ingin menunjukkan Indonesia memainkan peran dalam diplomasi ekonomi dunia.

APEC semakin mengukuhkan semangat liberalisasi perdagangan yang bisa mengancam sistem ekonomi kerakyatan seperti yang diamanatkan konstitusi. Hal ini disebabkan komitmen-komitmen ekonomi yang dihasilkan dalam APEC dimaksudkan untuk memperluas agenda liberaliasi serta mempercepat fasilitasi perdagangan dan investasi.

Berbagai komitmen itu akan mendorong pemerintah Indonesia membuka pasar bebas seluas-luasnya yang diwujudkan dengan penghapusan tarif, menghapuskan berbagai subsidi domestik dan semua bentuk perlindungan ekonomi domestik. Akibatnya Indonesia semakin menjadi pasar bagi produk impor dari negara-negara anggota APEC, khususnya negara-negara maju yang telah lebih siap.

Lebih jauh lagi komitmen-komitmen yang disepakati dalam APEC akan dijadikan sebagai dasar pembuatan perjanjian yang lebih mengikat dalam rezim perdagangan multilateral pada pertemuan tingkat Menteri WTO, Desember mendatang.

Manfaat konkret yang bisa diperoleh Indonesia dari acara skala global seperti APEC, justru diperoleh dari pertemuan-pertemuan bilateral. Misalnya, Indonesia dengan Korsel, dengan Jepang, dll.

APEC baru benar-benar bisa bermanfaat buat Indonesia, jika bisa menjawab tiga hal. Yaitu:

Pertama, mewujudkan kedaulatan pangan. Ini akan bagus bila Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan Brazil dan Argentina untuk meningkatkan produksi gula, kedelai, jagung, dan daging sapi. Lewat kerja sama ini Indonesia bisa memperoleh bibit yang bagus dan teknologi terkini yang lebih efisien dengan produktivitas lebihj tinggi.

Kedua, mewujudkan kedaulatan energi. Indonesia punya potensi alterntif enegi terbesar dunia. Di sisi lain, Argentina dan Brazil telah sukses menghasilkan energi berbahan baku ampas tebu sebagai biodisel. Penggunaan energi terbarukan sebagai energi alternatif ini menjadi penting, karena sumber energ fosil sudah semakin menipis.

Ketiga, memecahkan masalah lapangan kerja. Bagi Indonesia, seharusnya APEC mampu menarik investasi baru, khususnya di bidang infrastruktur. Dengan demikian akan tercipta lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. [***]

Penulis adalah Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan mantan Menteri Kordinator Perekonomian

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Buyback Emas Antam Meroket Rp55.000, Satu Gram Dibanderol Rp2,45 Juta

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:57

Harga Minyak Dunia Merosot Imbas Keputusan Trump

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:56

IHSG Terbang 1,6 Persen Menuju 6.000, Rupiah Ikut Menguat

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:44

PKS: Koalisi Prabowo Akan Tetap Konstruktif Jaga Persatuan Bangsa

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:40

Pengusaha Heri Black Dicecar KPK soal Kontainer Berisi Sparepart di Pelabuhan Tanjung Emas

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:29

10 Kader Ramaikan Bursa Caketum PB SEMMI di Kongres IX Banten

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:17

Berkas Lengkap, Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:08

Korea Pimpin Reli Bursa Asia

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:54

Galeri 24 Dorong Literasi Investasi Emas Masyarakat di Jakarta Fair 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:47

Manfaatkan Program Nikah Massal dan One Stop Nikah Solution dari Kemenag, Daftar Sekarang!

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:43

Selengkapnya