Sabam Sirait: Masak Menang Pemilu Menjadi Oposisi Terus...

Sampai saat ini masih menjadi teka teki siapa yang akan maju dalam Pilpres 2014 dari PDI Perjuangan. Apakah Megawati Soekarnoputri-Jokowi, atau Jokowi-Puan Maharani, atau Jokowi-Prananda Prabowo.

Menanggapi hal itu, politisi senior PDI Perjuangan Sabam Si­rait mengatakan, semua itu ter­gantung hasil pemilu legislatif dan terserah Ketua Umum PDI Per­juangan Megawati Soe­kar­noputri.

“Lihat saja nanti putusan Bu Me­ga. Tentunya beliau akan me­­­li­hat situasi riil di masya­ra­kat,” kata Sabam Sirait kepa­da Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

 Berikut kutipan selengkapnya:

Kalau pilihannya Puan atau Prananda, siapa yang paling berpeluang?
Mengenai hal yang tinggi-ting­gi seperti itu, saya belum bisa mem­berikan komentar.Kalau yang biasa-biasa saja, mungkin bisa.

Yang biasa itu apa?
Semua tentu sesuai keputusan kongres yang menyerahkan kepa­da Bu Mega untuk menentukan siapa capres dari PDI Perjuangan.  Bisa dirinya atau orang lain.

Lebih condongnya ke mana?
Saya tidak tahu. Tanya Bu Mega, he-he-he. Yang jelas saya menghargai pendapat masyarakat mengenai keinginan rakyat agar PDI Perjuangan menjadi partai penguasa.
 
Sudah bosan jadi oposisi?
Masak kalau memang pemilu masih jadi oposisi terus. Saya kira sudah cukup 10 tahun jadi oposisi.

Apa kriteria menjadi Presi­den  ke depan?  
Pokoknya presiden ke depan harus bisa mengurus rakyat Indo­nesia secara keseluruhan.

Apa masalah fisik calon diperhatikan?
Kalau menilai fisik tidak rele­van. Itu kan bukan didasarkan ke­mampuan.

Apa  para senior selalu beri­kan masukan ke pimpinan PDI Perjuangan mengenai capres?
Tidak selalu kita sampaikan figur orang. Tapi kami sampaikan kriteria. Saya tidak ahli majukan sosok.
 
O ya, apa pendapat Anda mengenai politik dinasti?
Saya belum mengerti apa yang dimaksud politik dinasti.

Apa tidak boleh, kalau ba­paknya per­nah jadi presiden, lalu anaknya tidak boleh menjadi presiden.

Menurut saya, kalau beren­cana membuat politik dinasti ten­tu tidak baik. Apalagi me­ngum­­pulkan kekuatan untuk ke­kuasaan dengan cara tidak be­nar. Misal­nya, menggunakan uang korupsi.
 
Apa perlu diatur dalam un­dang-undang?
Ya. Kalau perlu diatur saja de­ngan undang-undang tentang ca­lon DPR, kepala daerah atau pre­siden. Agar jelas apa yang boleh dan tidak boleh. [Harian Rakyat Merdeka]