Komisi III Harus Evaluasi Timur Sebelum Uji Sutarman

Sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon kapolri baru Komjen Sutarman, Komisi III DPR sebaiknya harus lebih dulu memanggil Kapolri Timur Pradopo. Tujuannya, untuk mengevaluasi kinerja, visi misi, dan realisasi janji Timur Pradopo dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III saat akan menjadi kapolri tiga tahun lalu.

Menurut Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane, tanpa evaluasi terhadap kelebihan dan kekurangan kinerja Timur, uji kepatutan dan kelayakan tidak akan ada gunanya. Forum itu hanya akan menjadi arena janji-janji gombal yang tidak jelas tujuannya dan hanya buang-buang enerji. Sebab, setelah penyampaian visi misi dan janji-janji dalam uji kepatutan tersebut, kalangan Komisi III seakan tidak bertanggungjawab lagi untuk mengevaluasinya.

Terbukti kata Neta, saat Timur akan dicopot SBY sebagai Kapolri, Komisi III tidak melakukan forum untuk memanggil dan mengevaluasi kinerja Timur. Padahal, forum evaluasi itu sangat penting untuk mengetahui sejauh mana Timur sudah menjalankan visi misi yang dijanjikannya. Sejauh mana keberhasilan dan kekurangan Timur serta apa saja kendala yang dihadapinya untuk membangun Polri yang profesional.

"Evaluasi terhadap kinerja Timur menjadi tanggungjawab Komisi III karena sebelumnya Komisi III lah yang melakukan uji kepatutan dan kelayakan," ujar Neta, Selasa (15/10).

Jika tidak bertanggungjawab untuk melakukan evaluasi terang Neta, buat apa Komisi III melakukan uji kepatutan dan kelayakan bagi calon Kapolri. Apalagi calonnya hanya figur tunggal dari presiden. Sebab itu Komisi III harus segera mengembalikan calon tunggal Sutarman kepada presiden.

"Jika Komisi III tidak punya keberanian untuk mengembalikan Sutarman, politik basa basi uji kepatutan dan kelayakan tersebut harus dihentikan karena tidak bermanfaat dan buang-buang enerji," demikian Neta S Pane. [rus]