Berita

foto: net

Politik

Pemerintah NTB Berupaya Pulangkan Tiga Jenazah Korban Tembakan Polisi Malaysia

SENIN, 14 OKTOBER 2013 | 18:30 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang berupaya memulangkan tiga jenazah warga mereka yang menjadi korban penembakan di Malaysia terkait dugaan tindak pidana perampokan.

Dikutip dari kantor berita Antara, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB H Zaenal, mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) karena tiga dari empat orang warga yang ditembak mati di Malaysia itu berasal dari Pulau Sumbawa, NTB.

"Seorangnya lagi dari Lampung," kata dia.


Pada Jumat lalu (11/10), empat orang warga Indonesia yang tidak terdata sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dilaporkan ditembak mati Polisi Diraja Malaysia dalam aksi penggerebekan di rumah susun (rusun) Program Perumahan Rakyat (PPR) di Hiliran Ampang, Kuala Lumpur.

Keempat warga Indonesia itu diduga melakukan perampokan di rumah milik seorang pejabat di Bukit Internasional, Hulu Kelang.

Dari laporan yang diterima, mereka bernama Wahyudi (28), Hery Setiawan (33), Hapat (40 tahun), dan Iknoriansyah (25 tahun).

Jika dilihat dari paspornya, keempat warga Indonesia itu berasal dari Lampung, Batam dan Pangkal Pinang. Namun, tiga orang diantaranya berasal dari NTB.

"Memang mereka masuk ke Malaysia dari luar NTB, bahkan menggunakan tempat domisili di luar NTB. Tetapi mereka berasal dari NTB, sehingga kami tempuh upaya koordinasi untuk memperlancar pemulangan jenazahnya," tandasnya. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya