Berita

rizal ramli-khofifah/rmol

Nusantara

MK Diduga Dapat Suap dari Karwo

SELASA, 08 OKTOBER 2013 | 12:23 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Semua hakim Mahkamah Konstitusi (MK) diduga menerima suap terkait putusan menolak gugatan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah) di pilkada Jawa Timur. Pasalnya, putusan MK dinilai tidak masuk akal karena mengabaikan semua bukti dan saksi yang dihadirkan oleh pihak pemohon.

"Akil Mochtar tertangkap dalam kasus pilkada kabupaten. Sangat mungkin dapat suap pula dari kasus pilgub Jatim, sehingga materi gugatan yang diajukan tim pembela khofifah, dinafikan semua," kata Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan, Rizal Ramli kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/10).

Menteri Ekuin era Pemerintahan Abdurrahman Wahid ini menduga MK telah melakukan pelanggaran berat yang terstruktur, sistematis dan massif dalam menangani gugatan pasangan Berkah. Jadi, yang melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif itu bukan hanya pasangan Soekarwo-Saefullah Yusuf (Karsa).


Rizal Ramli mencurigai adanya pihak lain yang ikut bermain dalam putusan MK. Pasalnya ia melihat banyak hal yang ganjil. Misalnya, soal pertimbangan hukum, yang semuanya diambil dari kubu Soekarwo-Saifullah Yusuf yang didukung Partai Demokrat.

"Pertimbangan hukum dari pihak Khofifah tidak ada. Karena itu, hari ini Rizal Ramli mempertanyakan, siapa yang membuat putusan ini. Ini bukan model putusan MK yang sebenarnya," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, putusan soal sengketa pilkada Jatim hanya dilakukan oleh 8 hakim yang mayoritas tidak mengikuti proses persidangan. Hakim yang mengikuti sidang sengketa pilkada Jatim 3 orang, salah satunya Akil Mochtar yang bertindak sebagai pemimpin sidang. Akil Mochtar tertangkap hanya beberapa jam setelah memimpin sidang terakhir gugatan yang diajukan Khofifah.

Karena itu, terkait banyak kaanehan putusan MK itu, Rizal meminta KPK segera turun tangan. Sebab, tak menutup kemungkinan semua hakim  MK telah terkena suap.

"Saya minta KPK mengusut juga terhadap hakim lain yang kemungkinan mendapat suap," pungkas calon presiden ideal versi Lembaga Pemilih Indonesia ini. [dem]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

UPDATE

Lurah Cengkareng Barat Dilaporkan ke Polisi Buntut Putusan KIP

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:36

Menteri Pigai Sebut Penyelesaian Konflik Papua Butuh Keputusan Nasional

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:25

Prabowo Diminta Segera Bentuk Satgas Penyelundupan BBL

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:56

Segera Dibentuk Satgas Anti-Kekerasan Pesantren

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:35

Tata Kelola SDA Era Prabowo Disebut Berpihak ke Rakyat

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:10

Ribuan Bobotoh Turun ke Jalan, Purwakarta Berubah Jadi Lautan Biru

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:42

Lonjakan Gila Minyakita Rapor Merah Zulkifli Hasan

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:12

PKS Ingin Cetak Pemimpin Berbasis Iman, Bukan Sekadar Kejar Kursi

Minggu, 10 Mei 2026 | 18:32

Dalam Lindungan Aktor Digital

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:59

BNI dan Kementerian PKP Sosialisasi Kresit Perumahan di Brebes

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:34

Selengkapnya