Berita

Rieke Diah Pitaloka

Wawancara

WAWANCARA

Rieke Diah Pitaloka: Stop Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI

SELASA, 08 OKTOBER 2013 | 08:18 WIB

Tim pembela diharapkan mengumpulkan keterangan dan bukti agar Wilfrida Soik bisa bebas dari hukuman mati.

“Kami berharap Wilfrida bisa bebas. Sekarang tim pembela sedang bekerja optimal untuk itu,” kata anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Seperti diketahui, hakim pengadilan di Mahkamah Kota Bharu, Kelantan, Malaysia, menangguhkan hukuman mati terhadap Wilfrida. Dengan penangguhan itu, Rieke berharap, semua pihak berkonsentrasi dalam pembebasan Wilfrida.


“Saya mengharapkan semua pihak yang terlibat dalam memperjuangkan nasib Wilfrida, berfokus pada penyelamatan Wilfrida” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Anda yakin Wilfrida bisa bebas dari hukuman mati?
Tentu. Sebab, masih ada kesempatan bagi tim pembela dan pemerintah untuk lebih optimal dalam memberikan bantuan hukum bagi Wilfrida.

Layakkah hukuman mati terhadap Wilfrida?
Tidak layak. Wilfrida adalah korban perdagangan manusia, direkrut dengan cara ilegal, pemalsuan dokumen dan usia yang masih di bawah umur. Dikirim pada saat Indonesia dalam posisi moratorium ke Malaysia.  Di saat sesungguhnya tak boleh ada TKI dari Indonesia di Malaysia.

Wilfrida dipekerjakan sebagai pengurus lansia. Menghadapi tekanan psikologis menghadapi majikan yang acapkali sering melakukan kekerasan terhadap dirinya.

Selama di Malaysia, apa saja yang dibicarakan dengan Wilfrida?
Memberikan dukungan dan doa bagi Wilfrida dan keluarga. Kami juga bertemu dengan Dubes RI untuk Malaysia dan pengacara resmi Wilfrida (Rafitfizi Zainal Abidin).

Upaya apa saja yang sudah Anda lakukan?
Pertama, saya sudah menjalankan pengawalan terhadap kasus Wilfrida sesuai tugas pengawasan sebagai anggota Komisi IX DPR dengan cara mendesak pemerintahan SBY untuk optimal dalam membantu kasus Wilfrida.

Kedua, meminta dukungan masyarakat Indonesia dan internasional untuk memberikan petisi agar Wilfrida dibebaskan dari hukuman mati.

Petisi ‘Save Wilfrida’ dikenalkan tanggal 28 Agustus dan diluncurkan secara resmi bekerja sama dengan ekstra parlementer khususnya Migrant Care dan Change.org Indonesia pada 10 September 2013. Dan petisi ini sudah ditandatangi sebanyak 12.252 dari 66 negara (petisi ini langsung dikirimkan ke account PM Malaysia dan Ketua Pengadilan Tinggi Malaysia).

Tindakan apa yang akan Anda lakukan untuk menghadapi sidang berikutnya?
Melakukan pengawalan terhadap kasus Wilfrida sesuai tugas pengawasan saya sebagai anggota Komisi IX DPR.

Dengan segala kerendahan hati, saya juga mengajak kawan-kawan anggota Komisi IX yang lain turut terlibat dan memohon kepada pimpinan DPR untuk bergerak. Hal ini dimaksudkan agar mendapat dukungan dari parlemen Malaysia.
 
Apa itu saja?          
Kami terus menyuarakan permohonan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat internasional melalui petisi di www.change.org/savewilfrida
 
Dukungan dari komisi lainnya di DPR bagaimana?
Kami sangat membutuhkan dukungan kawan-kawan di Komisi I, II, dan III DPR untuk mendesak pemerintah membongkar sindikat perdagangan manusia berkedok pengiriman TKI. Sudah saatnya kegiatan itu distop.

Kemudian dilakukan penegakan hukum dan sanksi yang tegas terhadap pelaku sindikat dan mafia perdagangan TKI. Termasuk mereka yang terindikasi sebagai oknum aparat, pemda, maupun kementerian dan lembaga. [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya