Seharusnya, pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) sejak awal sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Sejatinya, tak boleh ada kekuasaan yag absolut. Penolakan hakim MK terhadap ide pengawasan eksternal harus digugat publik.
"Hakim MK itu manusia biasa yang perlu diawasi ketika ada putusan yang tidak masuk akal, apalagai keputusan MK bersifat final dan mengikat. Kehati-hatian, cermat, profesional itu harus ada di hakim MK," kata Sekjen DPP Partai Nasdem, Rio Capella, kepada wartawan, Senin (7/10).
Rio mengaku pernah menjadi korban ketidakadilan dalam sengketa hasil pemilihan legislatif tahun 2009. Ia memandang, keberadaan hakim MK yang berasal dari partai politik tentu akan menjadi pintu masuk bagi kepentingan politik ketika menghadapi persoalan internal partai pada pileg yang akan datang, termasuk pilkada dan pilpres.
"Karena itu saya setuju KY ikut mengawasi hakim MK, ini menjadi pintu masuk bagi pembenahan internal MK," tegasnya.
Sedangkan soal rencana Presiden SBY mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membuat mekanisme perekrutan hakim, pengawasan dan penguatan MK, dianggapnya tepat di kala keadaan genting dan mendesak.
"Saya kira situasi sekarang ini genting dan mendesak untuk menyelamatkan MK, agar kepercayaan publik terhadap MK bisa pelan-pelan pulih kembali. Karena juga, sekarang MK masih melaksanakan sidang-sidang gugatan pilkada," tandasnya.
