Selamatkan MK, Perkuat DKPP dan Bawaslu

Tugas yang dibebankan kepada Mahkamah Konstitusi sebaiknya dikurangi saja untuk mencegah maraknya praktik korupsi di tubuh lembaga penegakan hukum tersebut.

"Kita tidak akan bicara soal penegakan hukum lagi, yang kita perlu adalah kurangi beban hukum penegak hukum," ujar ahli Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin dalam diskusi "Kepemimpinan Demokrasi dan Potret Hukum Indonesia" di Kantor DPP Perhimpunan Gerakan Keadilan, Tebet, Jakarta, Minggu (6/10).

Bukan hanya MK yang perlu diselamatkan, lanjut Irman, tapi juga lembaga trias politica lainnya seperti kepresidenan. Salah satu cara dengan membangun sistem etika antar lembaga-lembaga tersebut.

"Kalau sistem ini diperkuat, akan mampu mengurangi beban penegakan hukum ini," sambungnya.

Irman juga berharap, peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu dalam persoalan Pemilu dan Pilkada lebih diperkuat. Dengan begitu, sengketa pemilu bisa diminimalisir dari tingkat yang paling rendah.

"Jadi MK tidak banyak beresin sampah Pemilu. Makanya perkuat DKPP dan Bawaslu agar bisa bekerja optimal dan bisa menyelesaikan sengketa pemilu," demikian Irman.[wid]