Kasihan Bangsa Ini, Jika Skandal Korupsi Dipakai untuk Melibas Lawan Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut agar lebih berani bersikap jujur terutama menyangkut jejak penyuapan dalam Pilkada Gubernur Bali dan Jawa Timur sebagaimana terungkap melalui sejumlah dokumen yang disita di ruang ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar.

"Kalau memang sudah terkonfirmasi, harus segera dibuka ke publik. Jangan hanya karena kebetulan skandal ini melibatkan orang-orang dari partai penguasa (Demokrat), KPK jadi sungkan," kata koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi melalui rilis elektronik kepada wartawan di Jakarta, siang ini (Minggu 6/10).

"Jangan sampai kasus ini bernasib seperti kasus-kasus korupsi lain, hanya heboh di pekan-pekan awal, tapi kemudian sunyi.  Seperti skandal Century, pajak Gayus Tambunan, Hambalang, impor daging sapi, dan simulator SIM," imbuhnya.

Adhie mencermati dalam kasus-kasus besar itu, KPK terkesan bingung ketika sudah tinggal selangkah ke ujung masalah. Makanya, dalam skandal suap di MK yang semuanya menyangkut proses demokrasi (Pilkada), inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal dan membeking KPK sekuat tenaga.
 
"Kasihan bangsa ini, kalau skandal korupsi hanya dipakai untuk melibas lawan-lawan politik. Setelah tujuan (politik) tercapai, seperti melengserkan Anas Urbaningrum dari orang No 1 di Partai Demokrat, urusan dianggap selesai. Padahal gegeran awalnya sudah menghancurkan mental seluruh rakyat Indonesia," pungkas Adhie.[wid]