Berita

martin hutabarat/net

Martin: Sebaiknya KPK Tawarkan Status "Whistle Blower" untuk Akil Mochtar

SABTU, 05 OKTOBER 2013 | 20:03 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Komisi Pemberantasan Korupsi sebaiknya menawarkan status whistle blower (peniup peluit) pada Ketua Mahkamah Konstitusi non-aktif, Akil Mochtar. Hal tersebut demi kebaikan MK dan Akil Mochtar sendiri.

Karena itu, anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, mengatakan, KPK harus berusaha mengajak Akil bicara hati ke hati dengan menunjukkan bagaimana dampak dari penangkapannya itu di masyarakat. Antara lain rusaknya kepercayaan rakyat terhadap MK yang selama ini  putusannya selalu dipercaya dan dihormati, serta hancurnya kredibilitas hakim-hakim MK yang sebelumnya diposisikan sebagai negarawan berintegritas tinggi.

"Kalau diajak bicara dari hati ke hati mungkin Akil Mochtar bisa tergerak hatinya untuk bicara jujur, membongkar mafia perkara yang ada di MK selama ini," tutur Martin kepada Rakyat Merdeka Online, malam ini, (Sabt, 5/10).


Mungkin juga, dengan menjadi whistle blower dapat menolong nama baik keluarga Akil Mochtar yang sangat menderita akibat kasus ini.  Keterusterangan Akil untuk membuka semuanya, termasuk siapa-siapa Hakim MK lain yang terlibat dalam sindikat ini mungkin masih bisa sedikit menolong kredibilitas MK di mata masyarakat.

"Kalau tidak ada terobosan dan itikad baik dari Akil Mochtar untuk melindungi nama baik institusi MK ini, pasti akan membutuhkan waktu lama bagi MK untuk dapat memulihkan kewibawaannya," tutupnya. [zul]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya