Berita

ky/net

Politik

SBY Ingin KY Diberi Kewenangan Awasi Hakim Kontitusi

SABTU, 05 OKTOBER 2013 | 16:32 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap perlu adanya pengawasan proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, presiden berpandangan bahwa Komisi Yudisial dianggap bisa diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi sebagaimana mengawasi hakim lainnya.

"Saya berpendapat, para pemimpin lembaga negara juga berpendapat yang sama, KY dapat diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi," ujar SBY membacakan putusan hasil rapat lembaga tinggi negara dalam mencari langkah-langkah penyelamatan MK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, (Sabtu, 5/10)

Menurutnya, hal ini sesuai dengan semangat dan ketentuan UUD 1945. Ia berharap kewenangan ini tidak kembali digugrkan ketika dibawa ke MK.


Lebih jauh, presiden mengatakan bahwa politik yang baik terjadi manakala tidak ada satupun kekuasaan yang tidak diawasi.

"Oleh karena itu di Indonesia, kalau inginsehat kehidupan politik dan demokrasi kita mari kita pastikan lembaga manapun harus ada yang mengawasi," tambahnya.

"Kalau tidak ada yang mengawasi maka lembaga tersebut sangat mudah menyalahgunakan wewenang," ujarnya lagi. [ian]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya