Berita

presiden sby/net

Hukum

Siang Ini SBY Undang Pimpinan Lembaga Negara Bahas Masa Depan MK

SABTU, 05 OKTOBER 2013 | 09:44 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Usai menghadiri Perayaan Hari Lahir TNI, nanti siang (Sabtu, 5/1) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan bertemu para pimpinan lembaga negara, yaitu Ketua MPR, DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna membahas masalah hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pertemuan itu digagas Presiden menyusul operasi penangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua MK, Akil Mochtar. Dalam pertemuan itu, perwakilan lembaga MK tak diundang. Rencananya, pertemuan digelar pukul 13.00 WIB.

Lewat akun twitternya kemarin malam, SBY mengatakan, ingin mengajak para pimpinan lembaga negara tersebut untuk memikirkan masa depan MK, yang bisa menjaga tegaknya kebenaran dan keadilan.


Pertemuan dengan para pimpinan lembaga negara itu, menurut Presiden, juga akan memikirkan bagaimana MK bisa kredibel di mata rakyat, karena kepercayaan rakyat yang merosot setelah penangkapan Akil Mochtar.

"Kita ingin MK menjadi benteng konstitusi dan meluruskan kehidupan bernegara yang dinilai menyimpang. Tanggung jawabnya sangat besar," ujar Kepala Negara.

Menurut Presiden SBY, juga perlu dipikirkan bagaimana persyaratan dan mekanisme pemilihan Hakim Konstitusi. Kalau perlu, hal itu diatur dalam Undang-undang.

Dikutip dari setkab.go.id, Presiden SBY pun menilai, penangkapan Ketua MK oleh KPK adalah tragedi politik yang mencoreng nama negara Indonesia.

"Kita memiliki dua institusi yang kuat yaitu MK dan KPK. Harapan rakyat amat tinggi, sepatutnya kepercayaan rakyat tidak dicederai," tegas SBY. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya