Berita

akil mochtar/net

Akil Mochtar Diincar Lebih dari Dua Tahun

KAMIS, 03 OKTOBER 2013 | 08:02 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

. Ternyata, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sudah lama menjadi incaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejak kasus dugaan penyuapan pada Hakim MK yang dilontarkan pakar tata negara Refly Harun, terkait dengan Bupati Simalungun (Sumatera Utara) 2,5 tahun lalu, sudah terdengar kabar bahwa Akil Mochtar menjadi salah seorang Hakim MK yang diincar.

Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Martin Hutabarat, kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis pagi (3/10).


Martin menambahkan, banyaknya pengaduan dari pihak yang berperkara ke DPR atas dugaan terjadinya transaksi di MK dalam pengambilan putusan mengenai sengketa-sengketa pemilukada telah lama menjadi keprihatinan publik.

"Ini salah satu alasan penyebab munculnya keinginan sebagian anggota DPR agar sengketa pemilukada tidak lagi ditangani KPK. Tapi diserahkan pada Peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung," ujarnya.

Ia kira, KPK sudah lama menyoroti praktik tak terpuji dalam pengambilan putusan di MK ini. Hanya karena MK ini adalah lembaga terhormat yang sangat tinggi kedudukannya, KPK sangat berhati-hati melakukan penindakan. KPK takut terulang kejadian seperti tujuh tahun lalu di mana pimpinan MA lolos dari penangkapan KPK hanya karena kurang hati-hati.

Begitu juga putusan mengenai sengketa pemilu, yang terkait dengan bekas anggota KPU, Andi Nurpati (kini politisi Partai Demokrat), memunculkan kecurigaan adanya mafia di MK.

"Karena itu berkaca pada kejadian penangkapan Ketua MK ini, ada baiknya dilakukan pengawasan kepada MK agar lembaga terhormat ini tidak sampai menimbulkan rasa ketidakpuasan yang luas di masyarakat hanya karena maraknya praktik penyuapan seperti terbukti dengan penangkapan Ketua MK," saran Martin. [ysa]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya