Meningkatnya angka kematian ibu melahirkan, dari 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 359 tahun lalu menyentuh kepedulian politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Noviantika Nasution.
Menurut caleg DPR RI dari PAN untuk Dapil Jawa Barat III ( Bogor-Cianjur) yang lama malang melintang dalam politik Indonesia itu, tingginya angka kematian ibu secara langsung mencerminkan ketimpangan dalam perekonomian nasional. Salah satunya, menurut Noviantika, menunjukkan adanya kesalahan dalam kebijakan perekonomian nasional.
"Artinya, ada kesalahan dalam arah pembangunan perekonomian nasional, yang membuat rakyat kecil justru tidak kebagian dan tak terurus," kata Noviantika di Jakarta, Selasa (1/10).
"Artinya, ada kesalahan dalam arah pembangunan perekonomian nasional, yang membuat rakyat kecil justru tidak kebagian dan tak terurus," kata Noviantika di Jakarta, Selasa (1/10).
Arah pembangunan yang mestinya menekankan pemerataan sehingga setiap warga negara bisa ikut menikmati peningkatan kehidupan, menurut Noviantika, jelas tidak terjadi. Benar bahwa pada sisi pembangunan ekonomi terdapat peningkatan yang membuat Indonesia kini diakui sebagai salah satu dari 20 negara dengan perekonomian terbesar. Tetapi yang menikmati hanya kalangan menengah ke atas, yang konon jumlahnya 125 juta jiwa itu.
"Sementara kita lupa, ada 250 juta rakyat Indonesia, sehingga ada 125 juta jiwa lainnya yang terpinggirkan tak terurus," katanya.
Kalangan paling bawah dalam strata ekonomi Indonesia itulah yang kini paling menderita karena terabaikan perhatian pemerintah. Bagi aktivis isu-isu perempuan itu, tak ada sebab lain yang lebih utama membuat tingginya angka kematian ibu tersebut, kecuali kemiskinan.
"Kalau sampai tidak bisa memelihara kehamilan dan melahirkan dengan perawatan yang baik itu, apa lagi kalau bukan karena kemiskinan?" tambah Novi, yang merupakan woman representative FIBA (Federasi Bola basket Asia) itu.
Karena itulah, kata Noviantika, yang harus dilakukan pemerintah adalah secepatnya mengubah arah perekonomian yang tidak meninggalkan pemerataan. Salah satunya yang utama, adalah dengan menggerakkan sektor riil yang banyak melibatkan sumber daya manusia kalangan menengah bawah. Selain itu, menguatkan perekonomian nasional dengan mengedepankan produksi sendiri dan bukan impor, juga menjadi kebijakan yang harus segera diimplementasikan.
"Jangan semua dari impor, yang selain harganya mahal tak terjangkau rakyat banyak, juga tidak menguatkan produksi nasional yang ditopang rakyat banyak," kata dia.
[dem]
