Aktivis Ingatkan Catatan Negatif Calon Kapolri Komjen Sutarman

Presiden RI telah mengirimkan surat ke DPR RI tentang pengajuan nama Komjen Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri. Menariknya, semua partai baik koalisi maupun oposisi, juga para anggota Komisi III DPR, menyambut baik.

"Sebagai elemen masyarakat pro demokrasi dan pemberantasan korupsi maka kami mengajak masyarakat untuk tidak terbuai dan terlena dengan nyayian kor elite tersebut," ujar Sekjen Dewan Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Nusantara, Muhamad Adnan, dalam rilisnya kepada wartawan, Selasa (1/10).

Dia ingatkan, rekam jejak Sutarman, baik selama menjabat Kapolda (Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Metro Jaya) maupun Kepala Bareskrim, tidak menunjukkan prestasi istimewa. Malah cenderung menunjukan catatan-catatan "hitam" yang perlu ditanggapi kritis.

Pertama, Komjen Sutarman berdiri paling depan membela Irjen Doko Susilo dalam kasus korupsi Korlantas Polri, menutupi kasus korupsi besar yang diusut KPK yang aliran dananya terindikasi menyentuh level bintang tiga bahkan empat. Jadi, komitmen Sutarman pada pemberantasan korupsi dan dukungan terhadap KPK patut dipertanyakan.

Kedua, tidak ada kemajuan dalam kasus korupsi besar yang ditangani Bareskrim dan melibatkan tokoh besar, seperti kasus korupsi Alat Kesehatan yang melibatkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Siti Fadilah Supari.

Ketiga, penanganan korupsi tender plat nomor kendaraan bermotor triliunan rupiah di Korlantas tak jelas dan Bareskrim menolak ditangani KPK. Keempat, kasus surat palsu politisi Demokrat Andi Nurpati (mantan anggota KPU) di Mahkamah Konstitusi yang dilaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Mahfud MD, terkesan ditutupi.

"Dengan rekam jejak seperti ini maka kami memandang pencalonan Komjen Sutarman ini adalah untuk melindungi orang-orang bermasalah di pusat kekuasaan, pengamanan kepentingan rezim di pemilu  dan melindungi kasus korupsi besar di kepolisian," terangnya. [ald]