Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan momentum penundaan putusan sela terhadap Wilfrida Soik sampai 17 November 2013 akan dimanfaatkan untuk memperkuat langkah-langkah pembelaan hukum dan pendekatan diplomatik secara bilateral untuk membebaskan Wilfrida.
Muhaimin berharap, kedua jalur perdekatan tersebut dapat dipadukan dan bersinergii secara efektik.
"Kita tetap optimistis untuk membebaskan Wilfrida dari ancaman hukuman mati," ujar Cak Imin panggilan akrab Ketua Umum PKB ini seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI, Senin (30/9).
Bahkan pemerintah Malaysia kata Cak Imin, bersedia memberikan dukungan yang dibutuhkan dalam upaya-upaya yang dilakukan Indonesia untuk melakukan pembelaan. Meskipun memang tidak bisa intervensi langsung terhadap setiap proses pengadilan.
Ia menambahkan pemerintah Malaysia juga beritikad baik untuk membantu secara optimal dari segi kebijakan peningkatan perlindungan TKI dengan mempertimbangan langkah-langkah pendekatan diplomasi yang telah dilakukan pihak Indonesia. Diplomasi antar kedua negara ini penting untuk memberikan keadilan bagi Wilfrida.
Tak hanya itu, pemerintah kata Cak Imin melakukan pendekatan secara informal dengan melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat di Malaysia. Diharapkan mereka pun akan memberikan dukungan agar Wilfrida dapat selamat dan dibebaskan dari tuntutan hukuman mati.
Menurutnya, dalam kasus Wilfrida ini, pengadilan harus mempertimbangkan status Wlfrida yang sebenarnya merupakan korban perdagangan manusia (trafficking) yang semestinya mendapatkan perlindungan dari pemerintah Malaysia
"Pengadilan Malaysia harus mempertimbangkan aspek kemanusian dan keadilan bagi Wilfrida serta membuktikan komitmen Malaysia dalam memberantas aksi perdagangan manusia di negaranya. Kita terus dorong pemerintah Malaysia untuk menyelesaikan masalah Wifrida ini dengan baik," tandas Cak Imin.
[rus]
