Berita

sutarman/net

Pertahanan

Dukung Sutarman, DPR Hanya Tukang Stempel SBY

MINGGU, 29 SEPTEMBER 2013 | 12:26 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Sangat disayangkan sikap satu suara kalangan DPR yang mendukung Sutarman menjadi Kapolri menggantikan Timur Pradopo tanpa bersikap kritis dan melihat sisi negatif di balik pencalonan tersebut.

Menurut Ketua Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane, sikap seperti ini semakin menunjukkan bahwa DPR hanya sebagi "tukang stempel" Presiden SBY, dan Polri tidak akan pernah mendapatkan pimpinan yang ideal seperti harapan masyarakat, sehingga Polri tidak akan pernah berubah.

Dengan sikap DPR tersebut, IPW melihat proses pencalonan Kapolri sesungguh sudah selesai. Ada pun uji kepatutan dan uji kelayakan yang akan dilakukan Komisi III DPR hanya forum basa-basi yang tidak pentingan dan hanya buang-buang energi.


Padahal kata Neta, pihaknya melihat ada enam masalah besar di balik pencalonan figur Sutarman sebagai calon Kapolri: Pertama, jika dilantik pada akhir tahun 2013 berarti usia jabatan Sutarman sebagai Kapolri tinggal 21 bulan lagi.

"Dalam masa jabatan yang singkat apa yang bisa dilakukannya untuk membenahi Polri?" tanya Neta dalam keterangannya, Minggu (29/9).

Kedua, hubungan buruk dengan KPK akibat Sutarman mencoba "pasang badan" dalam kasus korupsi Simulator SIM akan menjadi kendala serius bagi masa depan kedua lembaga. Ketiga, mandegnya penanganan kasus korupsi Alkes. Keempat mandegnya penangan kasus korupsi plat nomor kendaraan bermotor yang diduga melibatkan sejumlah pati Polri. Kelima, mandegnya kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga melibatkan tokoh Partai Demokrat Andi Nurpati, dan. Keenam, selama menjadi Kabareskrim, Sutarman tidak terlihat memaksimalkan unit kerja Tipikor Polri.

Dari keenam masalah ini terang Neta, bisa disimpulkan bahwa komitmen Sutarman dalam memberantas KKN, terutama di tubuh Polri sesungguhnya sangat diragukan dan patut dipertanyakan. Padahal masalah serius Polri saat ini adalah soal KKN.

"Ini makin meyakinkan tatkala bulan lalu KPK mengungkapkan bahwa Polri sebagai lembaga terkorup di negeri ini. Sebab itu IPW sangat menyayangkan jika DPR menyetujui Sutarman sebagi Kapolri," demikian Neta. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Ombudsman RI Pelototi Tata Kelola Haji

Kamis, 23 April 2026 | 10:15

Kemlu Protes Spanduk "Rising Lion" Israel di RS Indonesia Gaza

Kamis, 23 April 2026 | 10:06

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp17.274 per Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 09:21

Kisah Epik Sang ‘King of Pop’: Film Biopik Michael Resmi Menggebrak Bioskop Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:18

Ketua KONI Ponorogo Sugiri Heru Sangoko Dicecar KPK Soal Pemberian Fee ke Sudewo

Kamis, 23 April 2026 | 09:15

MUI Minta Jemaah Haji Doakan Pemimpin Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:14

Bursa Asia Menguat: Nikkei Cetak Rekor

Kamis, 23 April 2026 | 09:07

Harga Minyak Kembali Tembus 100 Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 08:58

Wall Street Perkasa Berkat Donald Trump

Kamis, 23 April 2026 | 07:41

Pentagon Pecat Petinggi Angkatan Laut John Phelan di Tengah Gencatan Senjata

Kamis, 23 April 2026 | 07:25

Selengkapnya