Berita

sutarman/net

Pertahanan

Dukung Sutarman, DPR Hanya Tukang Stempel SBY

MINGGU, 29 SEPTEMBER 2013 | 12:26 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Sangat disayangkan sikap satu suara kalangan DPR yang mendukung Sutarman menjadi Kapolri menggantikan Timur Pradopo tanpa bersikap kritis dan melihat sisi negatif di balik pencalonan tersebut.

Menurut Ketua Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane, sikap seperti ini semakin menunjukkan bahwa DPR hanya sebagi "tukang stempel" Presiden SBY, dan Polri tidak akan pernah mendapatkan pimpinan yang ideal seperti harapan masyarakat, sehingga Polri tidak akan pernah berubah.

Dengan sikap DPR tersebut, IPW melihat proses pencalonan Kapolri sesungguh sudah selesai. Ada pun uji kepatutan dan uji kelayakan yang akan dilakukan Komisi III DPR hanya forum basa-basi yang tidak pentingan dan hanya buang-buang energi.


Padahal kata Neta, pihaknya melihat ada enam masalah besar di balik pencalonan figur Sutarman sebagai calon Kapolri: Pertama, jika dilantik pada akhir tahun 2013 berarti usia jabatan Sutarman sebagai Kapolri tinggal 21 bulan lagi.

"Dalam masa jabatan yang singkat apa yang bisa dilakukannya untuk membenahi Polri?" tanya Neta dalam keterangannya, Minggu (29/9).

Kedua, hubungan buruk dengan KPK akibat Sutarman mencoba "pasang badan" dalam kasus korupsi Simulator SIM akan menjadi kendala serius bagi masa depan kedua lembaga. Ketiga, mandegnya penanganan kasus korupsi Alkes. Keempat mandegnya penangan kasus korupsi plat nomor kendaraan bermotor yang diduga melibatkan sejumlah pati Polri. Kelima, mandegnya kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga melibatkan tokoh Partai Demokrat Andi Nurpati, dan. Keenam, selama menjadi Kabareskrim, Sutarman tidak terlihat memaksimalkan unit kerja Tipikor Polri.

Dari keenam masalah ini terang Neta, bisa disimpulkan bahwa komitmen Sutarman dalam memberantas KKN, terutama di tubuh Polri sesungguhnya sangat diragukan dan patut dipertanyakan. Padahal masalah serius Polri saat ini adalah soal KKN.

"Ini makin meyakinkan tatkala bulan lalu KPK mengungkapkan bahwa Polri sebagai lembaga terkorup di negeri ini. Sebab itu IPW sangat menyayangkan jika DPR menyetujui Sutarman sebagi Kapolri," demikian Neta. [rus]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Tak Pandang Bulu, Prabowo Akui Serahkan Dadan ke Kejaksaan

Kamis, 17 September 2026 | 12:29

MGBKI Soroti Isu Pendidikan Dokter Spesialis

Kamis, 17 September 2026 | 12:21

Prabowo Tugaskan Bahlil Bahas RUU Migas, SKK Migas Bisa Bubar!

Kamis, 17 September 2026 | 12:15

MNK Rokan Resmi Jadi Pionir Pengembanga Migas Nonkonvensional Indonesia

Kamis, 17 September 2026 | 12:13

Dasco Pastikan Seluruh Parpol Dilibatkan dalam Pembahasan Lanjutan RUU Pemilu

Kamis, 17 September 2026 | 12:00

Ternyata Prabowo Suka Evidence-Based

Kamis, 17 September 2026 | 12:00

SMEC Perluas Akses Layanan Kesehatan Mata

Kamis, 17 September 2026 | 11:50

Berjalan Beriringan, Operasi PLTP Tak Pengaruhi Situs Waruga di Tomohon

Kamis, 17 September 2026 | 11:43

Optimalisasi Sumur Sepinggan V-7: PHKT Genjot Produksi Migas Lampaui Target

Kamis, 17 September 2026 | 11:35

Prabowo Ungkap Bakal Ada Investasi Besar-besaran Masuk RI

Kamis, 17 September 2026 | 11:19

Selengkapnya