Ketua DPR Marzuki Alie mengaku sering kali memiliki pemikiran berbeda dengan rekan-rekannya di lembaga politik yang dipimpinnya itu. Marzuki menjelaskan lagi inti dari usul yang kemarin ia lontarkan, mengenai pencabutan hak DPR dalam memilih pimpinan lembaga negara.
Marzuki akui, jauh sebelum isu suap dalam pemilihan hakim agung yang baru ini muncul, ia selalu melihat praktik-praktik kotor yang terjadi di lingkungan DPR. Namun, dia akui untuk menghilangkan praktik-praktik itu tak semudah memperbaiki persoalan di kesekjenan.
Menyelesaikan persoalan kesekjenan, diakuinya lebih sederhana karena Sekjen DPR berada di bawah pimpinan DPR. Tapi, pimpinan DPR tak memiliki banyak wewenang dalam menekan transaksi-transaksi politik di antara anggota Dewan. Semua kembali ke fraksi masing-masing.
"Ada praktik-praktik yang terjadi di pemilihan pimpinan lembaga negara, maka perlu dievaluasi lagi dari segi urgensi. Terlalu banyak urusan yang diambil DPR dengan alasan mewakili rakyat," kata Marzuki dalam diskusi bertajuk "Transaksionalisasi di DPR" yang saat ini masih berlangsung di bilangan Cikini, Jakarta Pusat (Sabtu, 21/9.
Petinggi Partai Demokrat ini menyatakan, hampir bisa dipastikan bahwa pimpinan lembaga negara yang dipilih lewat uji kelayakan DPR maka independensinya diragukan. Hal itu karena mereka dipilih para politisi. Para politisi itu belum tentu negarawan. Di mata Marzuki, para politisi DPR mewakili banyak kepentingan partai dan kepentingan pribadi.
Dia mengklaim bahwa soal ini sudah lama diingatkannya. Belum lagi persoalan teknis di mana DPR tidak mungkin bisa mengukur integritas dan kelayakan seorang calon pimpinan lembaga dalam satu kali pertemuan dan waktu yang sangat pendek. Negara ini akan tembah celaka kalau ada politisi yang tak baik terpilih menjadi tim seleksi pimpinan lembaga negara.
"Celakalah kita. Saya tidak yakin yang mereka wakili itu kepentingan negara karena semua kepentingan dari fraksi. Pimpinan KPK dan lembaga hukum lainnya harus dipilih DPR? Ini pasti ada
deal. Omong kosong kalau tidak ada
deal," tegasnya.
Selanjutnya yang ia sorot adalah kompetensi anggota DPR yang belum tentu seimbang dengan pihak yang diuji.
"Misalnya, calon gubernur Bank Indonesia yang sudah punya pendidikan ekonomi tinggi kok diseleksi oleh orang yang baru saja masuk Komisi XI. Ini kritik saya terhadap semua partai," terangnya.
[ald]
