Gerindra: Rencana Pembelian Lahan Peternakan Sapi di Australia Salah Besar

Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN diminta membatalkan rencana pembelian lahan peternakan sapi di Australia. Rencana tersebut, katanya, salah besar dan hanya akan menimbulkan ketergantungan Indonesia akan sapi Australia.

"Rencana Pemerintah untuk membeli lahan di Australia untuk pembiakkan bibit sapi dapat menimbulkan ketergantungan Indonesia akan sapi bakalan Australia dan memupus peluang Indonesia untuk mengembangkan teknologi rekayasa genetika sapi. Saya khawatir ini merupakan akal-akalan Australia dan pengusaha kita saja," ujar anggota Dewan Pakar Partai Gerindra Prof. Dr. Muhajir Utomo dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Selasa (17/9).

Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian BUMN berencana untuk membeli 1 juta hektar lahan di Australia untuk peternakan sapi. Lahan tersebut akan digunakan untuk proses pembiakkan sapi. Sapi yang telah lahir beberapa bulan kemudian akan langsung dikirim ke Indonesia untuk proses penggemukan.

Alasan pemilihan lahan di Australia seperti disampaikan Menteri BUMN adalah kandungan mineral yang terdapat di padang rumput Australia jauh lebih bagus ketimbang kandungan mineral yang ada di padang rumput Indonesia. Selain itu, biaya yang dikeluarkan jika proses melahirkan sapi dilakukan di Australia, akan jauh lebih murah daripada di Indonesia.

Menurut Prof. Muhajir, tidak benar padang rumput secara inherent Australia lebih tinggi nutrisinya dibanding padang rumput di Indonesia. Ekosistem Indonesia timur, NTT misalnya, mirip Australia utara yang beriklim tropis.

"Untuk memperoleh padang rumput kaya nutrisi dapat dilakukan pemupukan, begitu pula dengan yang dilakukan Australia. Lebih baik kita maksimalkan padang rumput yang kita miliki untuk pengembangan ternak.”

Untuk itu katanya, pengembangan lahan ternak jauh lebih baik jika dikembangkan di negara sendiri, dana yang besar untuk pembelian lahan di Australia lebih baik digunakan untuk pengembangan ternak sapi hulu dan hilir di lahan yang kita miliki. "Semoga para pemimpin kita berpikir visioner dan kebijakannya selalu didukung pengetahuan yang memadai," harap Prof. Muhajir. [dem]