Berita

Syarief Hasan

Syarief Hasan: Perlu Ada Standarisasi Produk UKM Kesehatan

RABU, 04 SEPTEMBER 2013 | 13:40 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan menilai perlunya standardisasi produk-produk usaha kecil menengah di bidang kesehatan sebagai salah satu upaya memperkuat daya saing UKM menjelang perdagangan bebas pada 2020.

"Bila tidak ada komitmen kuat dari semua pihak untuk mempromosikan produk-produk UKM khususnya di bidang kesehatan maka tak akan mampu bersaing di pasar internasional," kata Menkop dalam keterangan pers yang diterima redaksi di Jakarta.

Pihaknya bersama Kementerian Kesehatan menggelar pertemuan dengan 21 anggota Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) terkait upaya membangun kode etik bisnis Usaha Kecil dan Menengah di sektor peralatan kesehatan dan biofarmasi yang di dalamnya meliputi industri jamu, herbal, serta perlengkapan dan produk SPA.


Menurut Menkop, membangun kode etik bisnis UKM bidang peralatan kesehatan dan biofarmasi merupakan suatu hal yang penting sebab menyangkut kepentingan rakyat dalam bidang kesehatan.

Hal ini, kata dia, terutama untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat melalui upaya meningkatkan terapi dan teknologi kesehatan yang aman, efektif dan berkualitas.

"Pembangunan etik ini menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia, standar pelayanan, peralatan kesehatan dan kualitas produk yang dapat dipertanggungjawabkan serta etika persaingan usaha," katanya.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari acara di Amerika Serikat, yakni pertemuan menteri-menteri UKM ke-18, "The Kuala Lumpur Principles Medical Device Sector Codes of Ethics dan The Mexico City Principles for Voluntary Codes of Ethics in the Biopharmaceutical Sector".

"Pada 2012, para pemimpin APEC terpanggil untuk bekerja sama menyosialisasikan kode etik dengan menggalang kerja sama antara pemerintah, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya," katanya.

Ia sendiri menegaskan kode etik sektor industri perlengkapan kesehatan dan biofarmasi sebetulnya sudah ada, namun dalam pertemuan-pertemuan tersebut akan lebih ditekankan.

"Arahnya nanti akan disusun standardisasi produk dan pelayanan di sektor-sektor tersebut. Hal ini terkait kian berkembangnya dan bervariasinya usaha-usaha kecil dan menengah bidang kesehatan," katanya.

Pertemuan tersebut dihadiri pejabat kementerian bidang kesehatan dan Kementerian UKM dari 21 negara Asia Pasifik serta para peninjau, asosiasi perdagangan dan perusahaan farmasi, organisasi nirlaba, serta akademisi.

Pertemuan tersebut merupakan salah satu rangkaian dari pertemuan kelompok kerja tingkat menteri yang akan digelar pada 7 September mendatang yang kemudian dilanjutkan Konferensi Tingkat Tinggi APEC yang direncanakan berlangsung Oktober 2013. [dzk]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya