Berita

Adrianus Meliala

Wawancara

WAWANCARA

Adrianus Meliala: Kami Sudah Ajukan Kepada Presiden 7 Perwira Tinggi Sebagai Calon Kapolri

RABU, 04 SEPTEMBER 2013 | 09:22 WIB

Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengaku masih menunggu permintaan resmi dari Presiden SBY mengenai calon penggantinya.

Saat ini, lanjut Timur Pradopo, pihaknya telah menyiapkan nama-nama sebagai calon Kapolri.

”Nama-nama itu belum diserahkan kepada Presiden,’’ kata Timur Pradopo di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, kemarin.


Sedangkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) seminggu lalu sudah menyerahkan tujuh nama bakal calon Kapolri kepada Presiden SBY. “Nama-nama sudah diterima pihak Istana. Kami menunggu Keputusan Presiden SBY saja,” kata anggota Kompolnas Adrianus Meliala kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Adrianus tidak menyebut tujuh nama yang diajukan itu. Tapi sebelumnya ada sembilan perwira tinggi yang disebut-sebut layak menjadi calon Kapolri. Yaitu, Kabareskrim Komjen Pol Sutarman, Kepala BNN Komjen Pol Anang Iskandar, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, Kadiv Telematika Polri Irjen Tubagus Anis, Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno, Kepala Korlantas Mabes Polri Irjen Budi Hartanto, Wakabreskrim Irjen Anas Yusuf, Kadivkum Mabes Polri Irjen  Anton Setiadi, dan Staf Ahli Kapolri Irjen Badrodin Haiti.

Adrianus Meliala selanjutnya mengatakan, terserah Presiden SBY kapan menentukan pilihan calon Kapolri untuk diajukan kepada DPR.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kapan diserahkan nama-nama calon Kapolri itu kepada Presiden?
Secara resmi kami sampaikan seminggu lalu.  Pokoknya, sudah diserahkan kepada Presiden SBY.

Lama lagi dong ditetapkannya?
Mengingat Presiden sekarang sedang melakukan kunjungan ke luar negeri, maka nama-nama itu akan dipilih setelah Presiden kembali dari luar negeri.

Apa nanti nama yang dipilih itu langsung diserahkan ke DPR?
Itu terserah Presiden. Calon Kapolri itu kan wajib disampaikan kepada DPR untuk melakukan fit and proper test.

Apa dikonsultasikan lagi ke Kompolnas?
Tergantung keinginan Presiden. Tapi proses di Kompolnas sudah selesai.

Apa Kompolnas sudah mendapatkan konfirmasi  mengenai penerimaan nama-nama itu?
Ya, kami diberitahu.

Siapa tujuh nama yang diajukan itu?
Nggak etis disebutkan. Yang jelas, tujuh nama bakal calon Kapolri itu sudah kami serahkan kepada Presiden. Soal siapa yang dipilih, itu terserah Presiden.

Gonjang-ganjing calon Kapolri ini menimbulkan keresahan di internal, apa benar?
Ya, jelas memang menjadi keresahan di internal Polri. Jelas itu terjadi. Tapi Presiden maunya tidak cepat diputuskan. Mau apa lagi.

Padahal, dulu kan rencananya Kapolri baru dilantik berbarengan dengan Panglima TNI yang sudah dilantik Senin (2/9) lalu.

Apa tujuh orang yang diajukan itu  tepat dan mampu?
Dengan proses yang sudah kami lakukan, saya bisa bilang ke tujuh bakal calon Kapolri pengganti Pak Timur Pradopo itu sudah oke semua. Tinggal sekarang terserah Presiden saja kapan dan siapa yang dipilih di antara tujuh nama itu.

Apa calon Kapolri itu dari bintang tiga dan bintang dua?

Paling banyak bintang tiga.

Dalam penyaringan apakah pertanyaannya cukup detail?
Semua sudah beres itu. Pertanyaannya tentu mengarah berbasis kompetensi. Nanti tentu akan dipilih  satu nama.

 Apa Kapolri baru nanti bisa mengatasi berbagai masalah?
Yang jelas Kapolri ke depan harus banyak berbicara dengan Kompolnas. Sebab, kalau  berkomunikasi dengan kami tentu kerjaannya akan baik.

Selama ini komunikasinya kurang?
Kurang lancar, sehingga ketika ada permasalahan tidak terselesaikan dengan baik.

Oh ya, Djoko Susilo divonis 10 tahun penjara, apa tanggapan Kompolnas?
Saya kira selama proses persidangan sudah bisa membuat teman-teman Polri untuk mengambil jarak. Mungkin juga mengambil pelajaran dan buktinya tidak ada lagi gejolak lainnya di tubuh Polri.

Ini bisa jadi momentum Polri melakukan perbaikan diri?

Kalau itu sih terserah mereka. Setelah mengambil jarak dan mengambil pelajaran, mau nggak dijadikan momentum perbaikan diri itu. [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya