Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang dirundung banyak masalah kenegaraan diminta tidak memaksakan diri terjun ke Jawa Timur guna berkampanye untuk pasangan calon (paslon) petahana Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa), meskipun Pakde, sapaan akrab Cagub incumbent Jatim Soekaro, adalah petinggi (wakil ketua harian) Partai Demokrat yang dipimpinnya.
Hal ini disampaikan Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih Adhie M. Massardi kepada wartawan di komplek makam Bung Karno, Blitar, Kamis (22/8).
"Saya paham, SBY mungkin sangat masygul dan harus berjuang ekstra keras karena Jatim merupakan benteng terakhir Demokrat di pulau Jawa setelah di Banten, DKI Jakarta, Jabar dan Jateng jagoan yang diusung partai yang dipimpinnya bertumbangan," kata Adhie.
Sebagai ketua umum partai, wajar bila Yudhoyono turun langsung ke medan pertarungan para cagub/cawagub. Apalagi pekan ini merupakan putaran akhir kampanye. Hari-hari yang sangat menentukan nasib kadernya (Pakde) di Jatim dalam mempertahankan kekuasaan.
"Tapi sekarang saatnya kurang tepat SBY jadi jurkam di Jatim. Rakyat tahu negara sedang dirundung masalah, terutama terus melemahnya nilai rupiah yang bisa menggunjang perekonomian nasional seperti 1997. Tidak pantas presiden tinggal gelanggang hanya demi partai," kata koordinator Gerakan Indonesia Bersih ini.
Makanya, Adhie juga meminta Pakde Karwo tidak egois, jangan datangkan Yudhoyono ke Jatim. Biarkan Presiden mengurus negara dan rakyat Indonesia yang sedang dirundung kemalangan ekonomi yang serius.
"Kasihan SBY. Negara secara politik dan ekonomi sedang gonjang-ganjing. Anak buahnya, baik di kabinet maupun di partai banyak yang korupsi. Beberapa di antarnya sudah dicokok KPK. Sebentar lagi Jero Waciik mungkin akan bernasib seperti Andi Mallarangeng, ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi di sektor migas," katanya.
Menurut jubir presiden era Gus Dur ini, kalau Yudhoyono memaksakan diri ikut kampanye di Jatim, akan menimbulkan dua masalah. Selain dianggap sebagai presiden yang meninggalkan tanggungjawab konstitusional, Yudhoyono melakukan abuse of power alias menyalahgunakan wewenang karena menggunakan fasilitas negara, seperti Paspampres, protokol Istana, dan pasukan pengamanan yang dibiayai negara untuk kepentingan pribadi (partai).
"Awal Agustus lalu SBY kan sudah kampanye di Jatim selama 4 hari dengan berlindung di balik kunjungan kerja kepresidenan. Jadi tidak perlu lagi ke Jatim," pungkasnya.
[dem]
