Politisi Partai Keadilan Sejahtera Tamsil Linrung menilai kualitas dan track record Moh Jumhur Hidayat sebagai pemimpin tidak perlu diragukan lagi. Sebagai Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat sudah membuktikan menjadi seorang pemimpin yang baik.
"Saya senang nama Jumhur Hidayat diusulkan untuk masuk dalam konvensi Capres Demokrat. Dia sukses memimpin BNP2TKI. Itu modal yang sangat berharga sebagai pemimpin, apalagi mendapat dukungan dari berbagai daerah," ujar Tamsil.
Tamsil yang juga merupakan anggota Komisi X DPR RI mengatakan hal itu Senin kemarin (19/8) di sela acara deklarasi dukungan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Sulawesi Selatan dan Organisasi Putra Jawa Keturunan Sulawesi (Pujakesula) kepada Jumhur Hidayat yang digelar di Lapangan Emi Sailan Jalan Hertasning, Kota Makassar.
Sebagai pejabat negara yang mendapatkan pujian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilai bersih dan kemajuan yang signifikan dalam menangani penanggulangan persoalan TKI, kata Tamsil seperti tertulis dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Jumhur Hidayat sebagai tokoh muda patut diperhitungkan dalam konvensi nanti.
"Dia terbukti bersih. Tujuh tahun memimpin BNP2TKI, dia berhasil membawa lembaga negara itu bersih dari praktik korupsi. Dia juga berhasil dalam menangani persoalan TKI," pungkasnya.
APKLI Sulawesi Selatan dan Pujakesula mendesak Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk mengikutsertakan Jumhur Hidayat sebagai peserta konvensi Capres Partai Demokrat yang akan digelar September mendatang.
"Kami menginginkan Moh Jumhur Hidayat dimasukan dalam daftar nama peserta capres konvensi Partai Demokrat," ujar Ketua APKLI Sulawesi Selatan Sugeng Imam Santoso di sela acara deklarasi.
Menurut Sugeng, dari sejumlah nama peserta konvensi yang diundang dan direkomendasikan Majelis Tinggi (MT) Partai Demokrat, tidak satupun yang memiliki dukungan riil dari masyarakat. Selain itu, track record para peserta konvensi juga dinilai belum bisa mewakili kepentingan masyarakat kalangan bawah.
"Dari beberapa nama peserta yang digadang-gadang maju di konvensi, tidak satupun yang mempunyai basis massa yang riil. Mereka juga dianggap tidak pro rakyat," tegasnya dihadapan ribuan anggota APKLI Sulawesi Selatan dan Pujakesula.
[dem]
