Berita

Adhie M Massardi/net

Nusantara

Jangan Karena Kelalaian KPU Jatim, Milyaran Uang Rakyat Terkuras

Pilgub Jatim Semakin Rawan Masalah
SENIN, 19 AGUSTUS 2013 | 14:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pemilihan Gubernur Jawa Timur rawan masalah akibat para komisioner KPU Jatim selama ini terlalu berlebihan menyibukan diri dalam soal-soal yang tidak prinsipil, yang hanya bikin repot salah satu pasangan calon (paslon).

Demikian disampaikan inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Adhie M Massardi kepada wartawan siang ini (19/8) melalui surat elektronik di Surabaya, Jatim, Senin (19/8).

"Gara-gara teman-teman KPU Jatim terlalu sibuk mengurusi persyaratan salah satu paslon, tak heran bila mereka baru menemukan belasan ribu pemilih yang ternyata belum terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Padahal coblosan sudah tinggal menghitung hari," ujar Adhie.


Jes dia, karena mepetnya waktu pengumuman DPT dengan hari H, membuat masyarakat dan para pemerhati demokrasi tidak memiliki waktu untuk melakukan kroscek terhadap DPT versi KPU.

"Padahal masyarakat Jatim, terutama kaum Nahdliyin, masih trauma dengan DPT pilgub Jatim 2008 yang manipulatif," terang jubir presiden era KH Abdurrahman Wahid ini.

Adhie pun mengingatkan KPU dan Bawasllu Jatim bahwa teknologi e-KTP belum teruji kesahihannya. Karena itu, kemungkinan adanya kembar 5, kembar 10 atau lebih untuk satu pemilih, termasuk adanya pemilih fiktif, masih sangat memungkinkan.

"Makanya kami berharap teman-teman pengawas pilgub Jatim mau ekstra keras mengritisi soal ini. Termasuk revisi formulir C1 dan beberapa jenis formulir lain yang menyangkut paslon pilgub Jatim. Apa jaminannya bahwa semua jenis formulir itu sudah direvisi, dengan menyantumkan paslon Khofifah-Herman yang sebelumnya mereka eliminasi?" katanya.

"Kalau kita membiarkan semua masalah yang sudah di depan mata ini, sama dengan melakukan terjadinya kejahatan terhadap demokrasi. Karena dampak dari kecerobohan  KPU Jatim ini bisa membuat pilgub diulang. Kalau ini terjadi, sangat merugikan rakyat. Sebab selain waktu yang terbuang, milyaran uang rakyat bisa kembali terkuras sebagai ongkos kelalaian para penyelenggara pemilu," tambah Adhie yang juga koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya