PDIP: Pidato SBY Ibarat Fiksi Ilmiah!

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai pidato SBY pada rapat Paripurna Gabungan DPR dan DPD RI dalam rangka penyampaian RUU APBN 2014 dan Nota Keuangannya ibarat fiksi ilmiah. Seperti pidato SBY kebanyakan, bumbu-bumbu istilah dan teori berbahasa Inggris diselipkan di sana sini, terkesan ilmiah karena disertai dengan angka-angka yang seolah memperlihatkan akurasi keberhasilan.

"Ambil contoh pengakuan SBY bahwa kesejahteraan rakyat pada masa pemerintahannya diklaim terus meningkat. Argumen yang digunakan adalah angka PDB per kapita (2004= US$ 1177, 2009=US$2290, 2012= US$ 3092). Pada tahun 2014 SBY menyatakan per kapita ± US$5000. PDB itu mengukur produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Siapa yang menikmati? Bukan seluruh rakyat Indonesia. Tapi mereka yang dapat akses dalam bidang ekonomi," ujar politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka Rieke dalam pesan elektronik yang diterima redaksi, Jumat (16/8).

Rieke mencontohkan apa yang terjadi di Papua. Pertumbuhan ekonominya tertinggi di Indonesia tapi angka kemiskinan di sana juga yang tertinggi.

Dia mengajak berpikir positif terkait apa yang disampaikan SBY dalam pidatonya di paripurna tadi pagi. Tidak terhipnotis dengan bumbu-bumbu istilah dan teori berbahasa Inggris yang terkesan ilmiah.

"Mari kita berpikir positif. PDB 5000 per kapita, itu berarti 50 juta per tahun atau 4,2 juta per bulan per KK. Artinya, per orang 1 juta per bulan," katanya

Klaim meningkatnya kesejahteraan yang disampaikan SBY, lanjut Anggota Komisi X DPR RI itu, juga bermasalah bila disandingkan dengan data statistik dari yang dirilis pemerintah sendiri. Data BPS menyatakan kemampuan masyarakat yang mampu belanja di atas 1 juta per bulan hanya 16%. Sedangkan 500-1juta ada 30%, dan di bawah 500 ribu ada 55%.

"Pertanyaannya kesejahteraan macam apa yang dimaksud apabila sebanyak 85% rakyat justru daya belinya di bawah 1 juta perbulan. Kemampuan daya beli memperlihatkan penghasilan per bulan. Data yang dilansir BPS bahkan belum dihitung berdasarkan kondisi pasca kenaikan BBM," demikian Rieke.[dem]