Berita

foto: net

Politik

Rizal Ramli: Tidak Tertutup Kemungkinan Komisi Pengawas SKK Migas Terlibat

KAMIS, 15 AGUSTUS 2013 | 19:27 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Korupsi Kepala SKK Migas non aktif, Rudi Rubiandini, yang dibuka KPK cuma puncak atau ujung gunung es karena permainan kotor di sektor migas sudah berlangsung sejak dari zaman Orde Baru.

"Pada zaman Orde Baru, korupsi paling besar kalau bukan di Pertamina ya di Bulog," terang mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli, dalam diskusi yang ditayangkan live dari studio Jak TV, beberapa saat lalu (Kamis, 15/8).

Menurut dia, korupsi di migas bisa terjadi karena ada peluang. Peluang itu adalah impor minyak mentah 400 ribu barel per hari, dan impor bahan bakar minyak jadi dalam jumlah yang sama per hari.


"Disinilah banyak trader bermain. Kan dalam perjanjian itu ada jatah kontraktor dan ada jatah pemerintah. Nah, nantinya jatah pemerintah itu akan dijual lagi. Ini yang disebut praktik mafia migas," tegasnya.

Peluang besar korupsi, lanjut penasihat ahli bidang ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa ini, ada di sektor perizinan. Dan Rizal mengatakan pula bahwa tak menutup kemungkinan bahwa Komisi Pengawas SKK Migas yang dikepalai Menteri ESDM Jero Wacik terlibat dalam praktik korupsi di SKK Migas.

"Saya kira tak tertutup kemungkinan terlibat," lanjut dia.

Rizal Ramli bercerita bahwa dirinya adalah saksi ahli di Mahkamah Konstitusi ketika masyarakat menggugat legalitas Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Gugatan itu berakhir pembubaran BP Migas. Menariknya, saat itu dia beradu argumen dengan Rudi Rubiandini yang menjadi perwakilan pemerintah.

"Lawan kami waktu itu Pak Rudi ini, dan Beliau gunakan berbagi alasan agar BP Migas dipertahankan. Tapi dia tidak bisa jawab satu pertanyaan kami, kenapa produksi minyak nasional turun 40 persen tapi biaya produksinya naik 200 persen?" ungkapnya.

Dia tegaskan bahwa lembaga SKK Migas cuma lembaga "ganti baju" dari BP Migas yang sudah dibubarkan Mahkamah Konstitusi. Saat itu, Mahkamah Konstitusi perintahkan untuk membuat UU Migas yang baru tetapi nyatanya sampai saat ini pemerintah belum juga menyusunnya dan malah membentuk SKK Migas.

"Pengawasnya saja pemain semua. Harusnya Menteri ESDM mengawasi tapi nyatanya menterinya juga bagian dari permainan," tegasnya. [ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Gus Lilur Ungkap Pencatutan Nama Prabowo di Muktamar NU, Duit Ratusan Miliar Diduga Mengalir

Minggu, 27 September 2026 | 22:06

DIM RUU Ketenagakerjaan Membengkak

Minggu, 27 September 2026 | 20:53

Semarak Diwali Mulai Terasa di Jakarta Lewat Diwali Bazaar 2026

Minggu, 27 September 2026 | 20:30

Syarat Capres Didukung Minimal Dua Fraksi Bisa Mengunci Suara Rakyat

Minggu, 27 September 2026 | 19:52

Ustaz Das’ad Latif Ajak Warga Hidup Sesuai Kemampuan

Minggu, 27 September 2026 | 19:31

Di Malaysia, Utusan MUI Sampaikan Pesan Kemerdekaan untuk Palestina

Minggu, 27 September 2026 | 19:17

DPD Geram, Buku Memburu Muhammad Diduga Lecehkan Agama Islam

Minggu, 27 September 2026 | 18:50

Setelah Viral, Dishub Sidak Tarif Valet di Jaksel

Minggu, 27 September 2026 | 18:31

Mantan Bendahara PPP Habil Marati Wafat

Minggu, 27 September 2026 | 18:17

Dugaan Penyelewengan Bantuan Kemanusiaan di Kamp Tindouf Mencuat

Minggu, 27 September 2026 | 17:41

Selengkapnya