Berita

foto: net

Politik

Rizal Ramli: Tidak Tertutup Kemungkinan Komisi Pengawas SKK Migas Terlibat

KAMIS, 15 AGUSTUS 2013 | 19:27 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Korupsi Kepala SKK Migas non aktif, Rudi Rubiandini, yang dibuka KPK cuma puncak atau ujung gunung es karena permainan kotor di sektor migas sudah berlangsung sejak dari zaman Orde Baru.

"Pada zaman Orde Baru, korupsi paling besar kalau bukan di Pertamina ya di Bulog," terang mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli, dalam diskusi yang ditayangkan live dari studio Jak TV, beberapa saat lalu (Kamis, 15/8).

Menurut dia, korupsi di migas bisa terjadi karena ada peluang. Peluang itu adalah impor minyak mentah 400 ribu barel per hari, dan impor bahan bakar minyak jadi dalam jumlah yang sama per hari.


"Disinilah banyak trader bermain. Kan dalam perjanjian itu ada jatah kontraktor dan ada jatah pemerintah. Nah, nantinya jatah pemerintah itu akan dijual lagi. Ini yang disebut praktik mafia migas," tegasnya.

Peluang besar korupsi, lanjut penasihat ahli bidang ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa ini, ada di sektor perizinan. Dan Rizal mengatakan pula bahwa tak menutup kemungkinan bahwa Komisi Pengawas SKK Migas yang dikepalai Menteri ESDM Jero Wacik terlibat dalam praktik korupsi di SKK Migas.

"Saya kira tak tertutup kemungkinan terlibat," lanjut dia.

Rizal Ramli bercerita bahwa dirinya adalah saksi ahli di Mahkamah Konstitusi ketika masyarakat menggugat legalitas Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Gugatan itu berakhir pembubaran BP Migas. Menariknya, saat itu dia beradu argumen dengan Rudi Rubiandini yang menjadi perwakilan pemerintah.

"Lawan kami waktu itu Pak Rudi ini, dan Beliau gunakan berbagi alasan agar BP Migas dipertahankan. Tapi dia tidak bisa jawab satu pertanyaan kami, kenapa produksi minyak nasional turun 40 persen tapi biaya produksinya naik 200 persen?" ungkapnya.

Dia tegaskan bahwa lembaga SKK Migas cuma lembaga "ganti baju" dari BP Migas yang sudah dibubarkan Mahkamah Konstitusi. Saat itu, Mahkamah Konstitusi perintahkan untuk membuat UU Migas yang baru tetapi nyatanya sampai saat ini pemerintah belum juga menyusunnya dan malah membentuk SKK Migas.

"Pengawasnya saja pemain semua. Harusnya Menteri ESDM mengawasi tapi nyatanya menterinya juga bagian dari permainan," tegasnya. [ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya