Berita

saleh p. daulay/net

Politik

SUAP SKK MIGAS

Sudah Sepatutnya Jero Wacik Mundur!

KAMIS, 15 AGUSTUS 2013 | 16:21 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Penangkapan Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas), Rudi Rubiandini, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh dianggap remeh. Di tengah suasana harga BBM yang baru saja dinaikkan, tentu masyarakat menaruh kecewa terhadap SKK Migas dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Masalahnya, masyarakat diminta membayar BBM dengan harga tinggi, sementara ada oknum-oknum pejabat yang tega melakukan korupsi dari praktik jual beli migas.

Terungkapnya kasus ini, diyakini tidak lepas dari tanggung jawab Jero Wacik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ini adalah bentuk kegagalan Jero Wacik dalam menciptakan pemerintahan yang bersih di lingkungan departeman ESDM dan lembaga-lembaga pemerintah yang berada di bawah kordinasinya. Termasuk dalam hal ini SKK Migas.

"Karena itu, sudah sepatutnya Jero Wacik segera mengundurkan diri. Keberadaannya di kabinet dikhawatirkan akan menjadi beban berat bagi pemerintahan SBY. Selain itu, mundur karena gagal adalah cermin dari sikap kesatria," ujar
Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (15/8).

Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (15/8).

Dia memperkirakan kasus ini akan semakin liar dan melebar seiring dengan dikaitkannya masalah ini dengan realitas politik yang sedang jadi perhatian publik. Dalam hal ini, posisi Jero Wacik lagi-lagi tidak menguntungkan. Terlepas dari benar atau tidaknya, banyak orang yang mencoba menghubung-hubungkan kejadian itu dengan konvensi Partai Demokrat yang akan segera digelar.

"Kan sudah ada yang bicara bahwa uang suap itu kemungkinan akan dialirkan ke konvensi partai Demokrat. Kalau mau dialirkan ke konvensi, tentu pihak yang diduga berperan adalah Jero Wacik," imbuhnya.

Saleh mengatakan walau hal itu masih sebatas dugaan, tetapi KPK tetap dinilai bijak bila segera memanggil dan memeriksa Jero Wacik. Selain untuk membuka benang kusut yang masih ada, hal itu diperlukan sebagai bentuk klarifikasi. Andaikata tidak benar, nama Partai Demokrat bisa dibersihkan.

"Jangan dibiarkan berlarut-larut. Jero Wacik harus segera dipanggil dan dimintai keterangan. Takutnya, masyarakat bikin interpretasi sendiri. Kalau itu terjadi, Partai Demokrat yang paling dirugikan," pungkas Saleh. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya