Dukungan mengalir kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melarang calon anggota legislatif (caleg) memasang baliho, spanduk, dan iklan reklame kecuali dikoordinasikan oleh partai politik yang mengusungnya.
Wacana pembatasan alat peraga kampanye ini dituangkan dalam draf perubahan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye. KPU juga mewacanakan pembatasan penggunaan alat peraga untuk setiap partai peserta pemilu baik dalam hal jumlah, ukuran, maupun ruang publik untuk memasang alat peraga.
Apresiasi datang dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) lewat Kepala Bidang Kominfo DPP Gerindra, Ondy Saputra. Menurut Ondy, Gerindra telah mengkampanyekan pengurangan penggunaan materi kampanye berupa baliho dengan program #AntiGaptek dan #CintaPohon.
Lewat penjelasan tertulisnya dia menerangkan bahwa kampanye kreatif ala Gerindra di media sosial juga mendapatkan banyak tanggapan positif dari dalam dan luar negeri.
Pada 9 Agustus 2013, sebuah tulisan di GLBrain.com mengutarakan: "
The lust for power is huge among Indonesian political parties and figures. They spend too much money for uncreative political ads and polluted the landscape. But you may find one of the Gerindra’s approaches interesting."
Ondy Saputra menambahkan, wacana penambahan peraturan KPU tersebut sejalan dengan komitmen Gerindra dalam menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup. Banyak dari alat peraga kampanye yang justru merusak lingkungan seperti pemasangan spanduk yang merusak pohon, serta menjadi sampah visual. Lebih jauh Ondy Saputra berpendapat bahwa peraturan KPU tersebut bisa mendorong semua caleg untuk lebih kreatif dalam membuat materi kampanye.
"Sekarang ini jamannya teknologi informasi, janganlah jadi caleg yang gaptek (gagap teknologi). Sudah tidak zamannya kampanye dengan spanduk di mana-mana. Sudah waktunya caleg lebih kreatif dalam berkampanye. Caleg juga harus lebih mengandalkan temu wajah atau blusukan dengan konstituennya," lanjut Ondy.
[ald]
