Komjen Pol (Purn) Noegroho Djajoesman: Kandidat Kapolri Jangan Mudah Diintervensi Dan Bermain Politik

Presiden SBY belum mengajukan nama calon Kapolri ke DPR sebagai pengganti Timur Pradopo.

Di kalangan politisi, pengamat, LSM bahkan Kompolnas, terus membahas nama-nama calon Kapolri yakni Komjen Pol Anang Iskandar, Komjen Pol Sutarman, Komjen Pol Budi Gunawan, Irjen Pol Seno, Irjen Pol Pudji Hartanto, Irjen Pol Anton Setiadi, Irjen Pol Badrodin Haiti, Irjen Pol Anas Yusuf, dan Irjen Pol Putut Eko Bayu.

Menanggapi hal itu, sesepuh Polri Komjen Pol (Purn) Noegroho Djajoesman mengatakan, sah-sah saja calon Kapolri baru diperdebatkan.

“Tapi saya mengimbau jangan dipolitisasi, apalagi oleh pihak-pihak yang tidak mengerti permasalahan sebenarnya,’’ kata bekas Kapolda Metro Jaya itu kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
 
Jubir Presiden menyatakan September sudah ada Kapolri baru, tapi kenapa calon saja belum diserahkan ke DPR?
Kita tunggu saja. Itu kan hak prerogatif Presiden.

LSM menilai beberapa nama calon Kapolri  tidak berbobot, ini bagaimana?
Mereka tidak mengerti mengenai para kandidat secara detil. Mereka hanya tahunya kulit permukaannya saja. Itu berarti omongannya nggak perlu didengar. Di TNI maupun Polri, kenaikan pangkat dari mulai Letnan/Inspektur tidak semudah yang dibayangkan karena harus melalui prosedur yang cukup panjang. Apalagi sudah menjadi Jenderal, tentu prosedur dan proses itu sudah dilalui dengan baik.

Waktu Timur Pradopo terpilih pada 2010, keputusan SBY itu mengagetkan banyak pihak dan dinilai melanggar tradisi, pandangan Anda?
Tidak ada yang salah dan tidak melanggar tradisi. Ini hanya anggapan dan persepsi masyarakat yang tidak mengerti permasalahan.

Apakah harus ada pedoman untuk memilih Kapolri yang berkualitas?
Sudah ada pedoman untuk kandidat Kapolri. Yaitu mereka yang sudah bintang tiga.

Logika apa lagi yang harus diperlukan. Justru menurut saya, saat ini dibutuhkan sosok ideal seorang Kapolri yang pemberani dan tegas, serta  tidak mudah diintervensi pihak luar, apalagi bermain di ranah politik. Di samping memiliki integritas, profesional, meletakkan hukum sebagai panglima.

Bagaimana pendapat Anda mengenai Kompolnas menjaring para calon Kapolri, apa masih wajar?
Boleh-boleh saja asal mereka tidak mempunyai kepentingan lain selain kepentingan untuk bangsa, negara dan institusi Polri sendiri.

 Para jenderal yang mengikuti penjaringan calon Kapolri dinilai IPW sebagai ‘kelinci percobaan-nya’ Kompolnas, ini bagaimana?
Nggak seperti itu lah. Itu namanya asbun (asal bunyi), apalagi yang ngomong nggak ngerti sama sekali mengenai tugas, fungsi dan peran Polri secara utuh.

Siapa ya bintang tiga yang kemungkinan terpilih, apa Anang Iskandar, Sutarman atau Budi Gunawan?
Kan ada bintang tiga lainnya dan juga ada bintang dua yang mungkin dalam waktu dekat ini menjadi bintang tiga, siapa tahu. Kita serahkan saja lah kepada Presiden dan Kapolri.

Silakan masyarakat memberikan masukan tentang kandidat yang dirasa pas dan berkualitas asal jangan dipolitisasi.

 Kabarnya bursa calon  Kapolri bikin internal Polri tidak solid, benarkah?
Tidak ada relevansinya sama sekali. Tapi pasti di lingkungan internal Polri pun ikut-ikut nebak calon Kapolri baru, ibaratnya tebak-tebak berhadiah.

Menjadi Kapolri di era transisi memikul tanggung jawab keamanan pemilu, dan bisa cepat diganti  kalau presiden terpilih bukan lingkarannya SBY, tanggapan Anda?
Dari dulu pun, setiap orang menjadi pejabat itu punya tanggung jawab. Bertambah tinggi jabatan yang dipikulnya tentunya bertambah besar dan berat tanggung jawab-nya. Lain halnya kalau seseorang mengincar jabatan karena motivasi kepentingan pribadi, kelompok-nya dan kekuasaan.

Keputusan Presiden soal Kapolri baru kabarnya sangat ditunggu pihak TNI yang ingin Polri tegas dan adil memberantas preman dan judi, ini bagaimana?
Bukan masalah preman saja yang harus diberantas. Tetapi seluruh pelaku kejahatan/pidana, mulai di level bawah hingga menengah atas perlu diberantas khususnya masalah korupsi yang nyata-nyata merugikan negara dan masyarakat.

Peluang Sutarman dinilai membesar. Ini lantaran rekan seangkatannya, tahun 1981 sudah dilantik SBY yakni Kasad Letjen Moeldoko, Kasal Laksamana Marsetio dan Kasau Marsekal Ida Bagus Putu, apa penilaian Anda?
Penilaian yang terlalu berlebihan. Yang penting seperti yang sudah saya sampaikan, Kapolri yang akan datang harus seorang yang mengenal permasalahan dunia yang sedang berkembang, bangsa Indonesia dan internal Polri. Disamping kriteria ideal tadi.

Posisi Kabaharkam dipercaya menjadi batu loncatan Badrodin Haiti menuju Tri Brata I, jika benar, prosesnya sama dengan jalan karier Timur?
Saya rasa, keputusan Kapolri menunjuk Pak Badrodin menjadi Kabaharkam sudah dipikirkan dan tepat sesuai dengan kepentingan organisasi.  [Harian Rakyat Merdeka]