Berita

Nusantara

Formulir C1 Pilgub Jatim Rentan Ancam Kamtibmas

SELASA, 13 AGUSTUS 2013 | 15:18 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Polda Jawa Timur diminta tidak hanya berpangku tangan melihat potensi ancaman kamtibmas dengan adanya sejumlah masalah di balik proses pemilihan gubernur (Pilgub). Apalagi terkesan KPUD Jatim tidak profesional, tidak proporsional, tidak netral, dan tidak bekerja sesuai standar operasional.

"Ind Police Watch (IPW) mendesak Polda Jatim melihat adanya aksi kejahatan yang bisa memicu konflik horizontal di daerahnya. Sikap KPUD yang menerbitkan Formulir C 1 yang tidak layak berpotensi memanipulasi suara yang akan berdampak buruk terhadap integritas pilkada dan kamtibmas Jatim," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa (13/8).

Neta mengatakan penggunaan Formulir C1 seperti itu merupakan contoh counting manipulation yang mengerikan yang tidak bisa diterima, apalagi itu terjadi pada saat tidak ada kondisi force majeure. Kalau pun ada force majeure, KPUD harus meminta persetujuan Panwaslu dan keputusannya harus dituangkan dalam berita acara rapat pleno. Persetujuan Panwaslu akan meyakinkan bahwa penyelenggara pilkada memiliki clear intention. Sebab penggunaan C1 yang tidak standar membuat peluang manipulasi terbuka lebar.


Dia ingatkan, dalam sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi yang mengadili sengketa hasil pilkada, kelalaian KPUD menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan dibatalkannya hasil pilkada.

Dalam kasus KPUD Jatim, tegas Neta, penyimpangan yang terjadi bukan karena kelalaian, tetapi kesengajaan. Kasus Formulir C 1 menunjukkan bahwa ada masalah netralitas dengan KPUD karena pelanggaran dilakukan sistematis, terstruktur, dan masif.

"Ini sebuah kejahatan yang bisa dilaporkan Panwaslu maupun peserta Pilkada ke Polda Jatim. Tanpa adanya laporan, kejahatan tsb bisa diusut Polda Jatim sebagai sebuah antisipasi dini agar stabilitas kamtibmas di Jatim tetap terjaga. Sikap KPUD Jatim bisa memicu konflik di akar rumput. Untuk itu IPW mendesak Polda Jatim agar bertindak cepat menyita semua Formulir C 1 dan meminta KPU Pusat mencetak ulang Formulir C 1 agar penyelenggaraan Pilgub Jatim berjalan netral dan aman," demikian Neta. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya