Jokowi Ngaku Belum Punya Jurus Jitu Atasi Arus Urbanisasi

Gubernur Joko Widodo mengaku sampai saat ini masih mencari formula yang pas untuk mengatasi derasnya arus pendatang dari daerah ke Jakarta, terutama pasca Lebaran.

Selama bertahun-tahun diterapkan, Jokowi beranggapan, kebijakan OYK masih sebatas alat penggertak bagi pendatang bila mengacu bahwa fakta urbanisasi dari masa ke masa tetap terus mengalir, sehingga jumlah penduduk Jakarta semakin membengkak.

"Nanti dilihat, apakah baik atau tidak baik OYK itu. Karena jurusnya yang betul-betul jitu belum ketemu," kata Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (12/8).

Sikap Jokowi yang ogah dengan OYK secara otomatis memandulkan Perda Kependudukan terutama terkait penertiban terhadap pendatang baru. Alih-alih menghapus OYK, Pemprov DKI  justru berencana menerapkan Sistem Operasi Bina Kependudukan (Binduk). Berbeda dengan OYK, sidang tindak pidana ringan dalam operasi Binduk ditiadakan.

Pendatang baru hanya diberikan pengarahan untuk segera membuat KTP DKI sebagai kartu identitas sah. Sebaliknya jika mereka menolak maka praktis tidak bisa menikmati pelayanan publik gratis dari Pemprov DKI seperti Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, jumlah pendatang baru tahun 2010 mencapai 60 ribu orang. Sementara pada 2011, jumlah pendatang baru hanya mencapai 51.875 orang dan menurun lagi tahun 2012 menjadi 47.832 orang.

Tren penurunan jumlah pendatang baru terjadi karena Dinas Dukcapil gencar melakukan OYK paska Lebaran sebanyak tiga kali.[wid]