Berita

ilustrasi/net

CAPRES PARTAI DEMOKRAT

Mengapa Harus Berpikir Ribuan Kali Sebelum Ikut Konvensi

SELASA, 06 AGUSTUS 2013 | 11:39 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Tokoh-tokoh nasional yang berpeluang ikut bertarung dalam pilpres 2014 yang akan datang dinilai kurang berminat mengikuti konvensi Partai Demokrat. Selain belum tentu bisa dicapreskan karena terkait dengan presidential theshold, tokoh-tokoh itu pun khawatir akan dikalahkan secara tidak fair.

Kalah dalam konvensi tentu akan mempengaruhi popularitas dan elektabilitas yang sudah dimiliki mereka sejauh ini.

"Kalau kalah konvensi, itu artinya mereka tidak populer. Sebab, salah satu cara menentukan pemenang konvensi adalah melalui survei. Nah, masalahnya adalah tidak ada jaminan bahwa lembaga survey yang akan dipakai akan berlaku adil pada semua kandidat," demikian dikatakan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay dalam perbincangan barusan (Selasa, 6/8).


Selain itu, mereka yang kalah di konvensi tentu akan kesulitan untuk mencari kendaraan melalui partai lain. Bagaimanapun, mereka yang kalah di dalam konvensi tetap akan dicap sebagai loser. Partai-partai politik lain tentu akan mencari petarung-petarung tangguh untuk diusung sebagai capres atau cawapres.

"Logika sederhananya, bagaimana mungkin kandidat tersebut akan diusung menjadi calon presiden sementara untuk menang di konvensi Demokrat saja tidak bisa. Selain itu, tentu akan lebih sulit meyakinkan ratusan juta rakyat Indonesia dibandingkan beberapa ribu orang yang disurvei oleh lembaga yang ditunjuk partai Demokrat," sambungnya.

Oleh karena itu, para tokoh yang berpeluang diyakini akan berpikir ribuan kali untuk ikut dalam konvensi. Sebagian di antaranya mungkin lebih senang mendekati dan men-support partai lain yang belum memiliki capres atau cawapres. Peta politik yang begitu rumit pasca pemilihan umum legislatif diyakini akan tetap membuka peluang bagi mereka. Pada detik-detik terakhir, segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk menominasikan mereka sebagai capres ataupun cawapres. [dem]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya