Berita

ilustrasi/net

CAPRES PARTAI DEMOKRAT

Mengapa Harus Berpikir Ribuan Kali Sebelum Ikut Konvensi

SELASA, 06 AGUSTUS 2013 | 11:39 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Tokoh-tokoh nasional yang berpeluang ikut bertarung dalam pilpres 2014 yang akan datang dinilai kurang berminat mengikuti konvensi Partai Demokrat. Selain belum tentu bisa dicapreskan karena terkait dengan presidential theshold, tokoh-tokoh itu pun khawatir akan dikalahkan secara tidak fair.

Kalah dalam konvensi tentu akan mempengaruhi popularitas dan elektabilitas yang sudah dimiliki mereka sejauh ini.

"Kalau kalah konvensi, itu artinya mereka tidak populer. Sebab, salah satu cara menentukan pemenang konvensi adalah melalui survei. Nah, masalahnya adalah tidak ada jaminan bahwa lembaga survey yang akan dipakai akan berlaku adil pada semua kandidat," demikian dikatakan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay dalam perbincangan barusan (Selasa, 6/8).


Selain itu, mereka yang kalah di konvensi tentu akan kesulitan untuk mencari kendaraan melalui partai lain. Bagaimanapun, mereka yang kalah di dalam konvensi tetap akan dicap sebagai loser. Partai-partai politik lain tentu akan mencari petarung-petarung tangguh untuk diusung sebagai capres atau cawapres.

"Logika sederhananya, bagaimana mungkin kandidat tersebut akan diusung menjadi calon presiden sementara untuk menang di konvensi Demokrat saja tidak bisa. Selain itu, tentu akan lebih sulit meyakinkan ratusan juta rakyat Indonesia dibandingkan beberapa ribu orang yang disurvei oleh lembaga yang ditunjuk partai Demokrat," sambungnya.

Oleh karena itu, para tokoh yang berpeluang diyakini akan berpikir ribuan kali untuk ikut dalam konvensi. Sebagian di antaranya mungkin lebih senang mendekati dan men-support partai lain yang belum memiliki capres atau cawapres. Peta politik yang begitu rumit pasca pemilihan umum legislatif diyakini akan tetap membuka peluang bagi mereka. Pada detik-detik terakhir, segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk menominasikan mereka sebagai capres ataupun cawapres. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya