Berita

patrialis akbar/net

HAKIM MK

Alasan Menolak Patrialis Akbar Semakin Tak Rasional

SENIN, 05 AGUSTUS 2013 | 09:50 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Argumentasi menolak penunjukan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi dirasa semakin tidak rasional. Sekarang malah ada yang menyebut penunjukan itu dimaksudkan untuk mengamankan hasil pileg dan pilpres 2014 untuk partai Demokrat. Argumen ini selain tidak valid juga tidak masuk dalam hitungan akal sehat.

"Walau sudah resmi mundur sejak menjabat komisaris di PT Bukit Asam, kemarin Patrialis masih disebut sebagai orang PAN. Hari ini, Patrialis dinilai masuk MK untuk mengamankan Partai Demokrat. Kalau betul mau mengamankan hasil pileg dan pilpres untuk kepentingan Partai Demokrat, tidak mungkin Patrialis yang ditunjuk. SBY pasti akan mencari kader partai Demokrat atau setidaknya pendukung atau simpatisan," ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay.

Selain itu, rencana mengamankan hasil pileg dan pilpres lewat MK tidak semudah yang dibayangkan. Pasalnya, ada 8 orang hakim lain yang akan bersama Patrialis di MK. Dari kedelapan orang itu, tiga diantaranya adalah resmi berasal dari DPR dan tentu berasal dari partai politik. Pertanyaannya, apakah mereka akan mendiamkan jika ada salah seorang hakim yang partisan?


"Kenapa dulu tidak pernah menyebut bahwa Mahfudh MD menjadi hakim konstitusi untuk mengamankan PKB? Atau mengapa tidak menyebut bahwa saat ini Akil Mochtar berpihak pada kepentingan Golkar? Mengapa hanya Patrialis yang dinilai seperti itu?" tambah Saleh.

Yang lebih mengherankan, pihak-pihak yang tidak senang dengan Patrialis tidak pernah menyinggung soal perpanjangan masa tugas Maria Farida Indrati sebagai perwakilan pemerintah di MK. Padahal, Patrialis dan Maria sama-sama diajukan oleh presiden dengan kepres yang sama. Penolakan-penolakan yang tidak rasional dan cenderung tendensius ini dinilai memiliki tujuan dan target buruk.

"Targe-target buruk itulah yang perlu diungkap. Jelas kok, argumen penolakan sangat mengada-ngada dan dibuat-buat. Berarti, ada niat dan target buruk," demikian Saleh. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya